Network
"Aktivitas galian c itu dilakukan setiap hari dan bikin bising. Bahkan sering ada yang mengangkut malam hari," katanya.
Dia mengaku khawatir karena akibat galian c tersebut bisa berdampak kepada kondisi lingkungan.
Baca Juga: Uji Nyali Tidak Harus di Tempat Angker, Jembatan Bromo bisa jadi Alternatif!
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan terkait galian c di beberapa daerah yang ilegal mesti dipastikan terlebih dahulu, apakah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau bukan.
"Liat dulu apakah kawasan yang dikeruk itu masuk RTRW, apakah masuk wilayah aktifitas penambangan atau tidak," ucapnya kepada detikJabar.
Ia mengatakan apabila benar tidak masuk dalam RTRW, maka pemerintah daerah harus secepatnya koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Rujukan yang menjadi dasar galian c terdapat pada Kepmen Nomor 98 Tahun 2019 tentang batuan karst di Kabupaten Pangandaran," katanya.
Baca Juga: Cantik Alami dan Sehat, Intip 3 Bahan Alami Rahasia Kecantikan Wanita Jepang
Sementara pihak pemda saat ini hanya memfasilitasi terkait kesesuaian RTRW dan RDTR. "Karenanya pemanfaatan ruang harus ada persetujuan provinsi yang menjadi rekomendasi penggunaan ruang tersebut," ucapnya.
Kepala ESDM Jawa Barat Ai Saadiyah mengatakan pihak pemprov Jabar sudah menurunkan tim dari Cabdin Tasik terkait penindaklanjutan galian c tak berizin.
