China Minta APBN Jamin Utang Proyek Kereta Cepat, Ketua DPD RI Menolak

PRIANGANTIMURNEWS - Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menimbulkan masalah.

Masalah terbaru proyek yang diinisiasi jaman Menteri Rinsi Sumarno itu, pemerintah China meminta APBN Indonesia menjamin pembayaran utang proyek tersebut.

Bahkan bunga utang proyek tersebut ternyata lebih tinggi dari skema di dalam proposal awal yang ditawarkan.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Berharap Polisi Bisa Ungkap Penyebab Kecelakaan di Proyek Kereta Cepat

Yakni menjadi 3,4 persen dari tawaran awal 2 persen. Biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya US$6,071 miliar menjadi US$7,5 miliar, atau setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$).

“Kita masih ingat lho skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno. Saat itu alasan Indonesia menolak tawaran Jepang, karena China tidak meminta jaminan APBN, hutang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B,” ungkap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Kamis 13 April 2023.

Dikatakan LaNyalla, proyek tersebut memang harus business to business (B2B).

Baca Juga: Diingkari Janji, Azies Rismaya Mahpud Pilih Mundur dari Ketua DPD NasDem Kota Tasikmalaya