BPD Cihaurbeuti Menilai Revisi UU Desa Ada Sisi Positif dan Negatif, Rentan Penyelewengan

- 13 Mei 2024, 18:17 WIB
Ketua BPD Desa Sukahaji sekaligus Wakil Ketua PABPDSI Kabupaten Ciamis, Endin Sahrudin menilai revisi UU Desa ada sisi positif dan negatif dan rentan penyelewengan./Edi Mulyana/priangantimurnews/PRMN
Ketua BPD Desa Sukahaji sekaligus Wakil Ketua PABPDSI Kabupaten Ciamis, Endin Sahrudin menilai revisi UU Desa ada sisi positif dan negatif dan rentan penyelewengan./Edi Mulyana/priangantimurnews/PRMN /

PRIANGANTIMURNEWS - Dalam revisi UUD terbaru Presiden RI, Jokowi telah menetapkan perpanjangan masa Jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi 8 tahun per satu periode.

Regulasi terbaru itu memungkinkan seorang kades dapat menjabat selama 16 tahun karena dapat menjabat paling banyak dua periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Adapun ketentuan itu telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.

Baca Juga: Ini Komentar Ketua PPDI Kabupaten Ciamis Terkait Revisi UU Desa

Pasal 118 juga mengatur kades yang telah menjabat dua periode sebelum UU ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi.

Instrumen hukum yang disahkan oleh Jokowi pada 25 April 2024 itu mengubah durasi masa jabatan kades yang tertulis dalam Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain memperpanjang masa jabatan kades terpilih, UU Nomor 3 Tahun 2024 juga mengatur pemberian tunjangan purnatugas atau pensiun dalam bentuk uang atau yang setara.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sahkan UU Desa Jabatan Kades 8 Tahun, Ini Jelasnya

Ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur pemberian tunjangan purnatugas atau pensiun belum diatur dalam regulasi Undang Undang terdahulu. 

Halaman:

Editor: Sri Hastuti


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah