Partai Demokrat Ciamis, Tetap Setia Pada AHY, Anjar Asmara: KLB Sibolangit Ilegal dan Tidak Sah

- 8 Maret 2021, 05:00 WIB
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara /Nurhandoko Wiyoso/Pikiran Rakyat/

PRIANGANTIMURNES - Kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat tingkat pusat, tak membuat goyah kepengurusan di daerah. Ada yang masih tetap setia dengan kepemimpinan AHY.

Begitu pun dengan sikap dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, tak terpengaruh dengan hasil KLB Deliserdang Sibolangit Medan tersebut.

Menurut Sekretaris Partai Demokrat Ciamis Anjar Asmara secara yuridis formal, Partai Demokrat yang sah dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga: Pemuda Ditemukan Tewas di Saluran Irigasi saat Mencari Rongsokan

“Dengan tegas kami tetap setia kepada AHY, sebagai ketua umum PD. KLB Sibolangit nyata-nyata illegal dan tidak sah,” kata Sekretaris DPC PD Ciamis Anjar Asmara, Minggu 7 Maret 2021.

Dia menyatakan, bahwa kegiatan KLB yang baru digelar di Sibolangit, tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Dalam aturan jelas menyebutkan, KLB digelar Atas permintaan Majelis Tinggi Partai.

Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari DPC PD. Selain itu juga disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, yang saat ini adalah mantan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Kota Bandung Bulan Maret Tahun 2021

“Kami bersama seluruh DPD maupun DPC se-Indonesia tetap setia dan loyal terhadap kepemipmpinan AHY. Sebagai pemegang surat keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM,” tuturnya kepada Pikiran Rakyat seperti dikutip priangantimurnews.com.

Lebih lanjut Anjar menyakan, bahwa orang yang hadir dalam KLB Sibolangit, bukan pemegang suara yang sah. Dengan demikian kegiatan tersebut adalah KLB abal-abal, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaiman diatur dalam AD/ART PD.

Lebih lanjut dia minta, agar pemerintah tidak mengakui keberadaan KLB Sibolangit. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menanggapi hasil KLB Sibolangit. Termasuk, Kemenhuk HAM juga agar tidak mengeluarkan keputusan yang mengesahkan hasil KLB tersebut.

Baca Juga: Warga Gunung Nangka Tasikmalaya Menolak Aktivitas Galian C

Halaman:

Editor: Muh Romli

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x