Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pemerintah akan memberikan keringanan bagi beban industri media di tengah pandemi saat ini dengan berbagai insentif hingga Juni 2021 mendatang. Di antaranya memasukan perusahaan media dalam daftar pajak yang ditanggung pemerintah.
"Saya tahu industri pers sebagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya, yang juga tidak mudah," demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional secara virtual, seperti dikutip priangantimurnews dari Pikiran Rakyat Selasa 9 Februari 2021.
Oleh karena itu, Pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh Pemerintah.
Baca Juga: Pascabanjir di Majalengka Banyak Warga Terserang Demam dab Flu
"Artinya pajak dibayar oleh Pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," ujar Jokowi.
Selain itu, kata dia, untuk industri media, dilakukan pengurangan PPh Badan kemudian pembebasan PPh (Pasal) 22 impor dan percepatan restitusi dan insentif. "Ini juga berlaku sampai Juni 2021.
Insentif yang diberikan ke industri lain ini juga diberikan kepada industri media termasuk pembebasan abonemen listrik,"tutur dia.
Baca Juga: Cara Mengatasi Sakit Gigi dan Gusi Bengkak, Resep Herbal Alami Ustadz dr. Zaidul Akbar
Diakui dia, keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. Namun dia sampaikan saat ini beban fiskal Pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat.
Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan.
Salah satu belanja besar yang dibelanjakan Pemerintah adalah vaksin untuk vaksinasi. Dan saat ini Pemerintah sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin melalui vaksinasi.
