PRIANGANTIMURNEWS- Penunjukan Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024 Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama PT BRI, dinilai Ombudsman terjadi maladministrasi.
Menurut anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, penunjukan Ari Kuncoro melanggar peraturan pemerintah nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
"Jelas itu melanggar, maladministrasi," kata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dikutip priangantimurnews.com dari akun Instagram undercover.id Rabu 30 Juni 2021.
Baca Juga: Polres Garut Sekat Lima Titik Perbatasan
Ia menyebutkan, didalam pasal 35 huruf c PP 68 Tahun 2013 mengatur, rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun swasta.
"Sedangkan Ari Kuncoro merupakan Rektor UI. Ketika Pak Ari Kuncoro bertindak sebagai wakil komisaris utama itu otomatis melanggar PP tentang Statuta UI," katanya.
Menurutnya, Ombudsman telah memeriksa pengangkatan Ari sebagai Wakil Komisaris Utama PT BRI. Pemeriksaan itu dilakukan oleh Ombudsman.
"Hasil pemeriksaan, Ombudsman menyatakan pengangkatan Ari sebagai Rektor UI priode 2019-2024 merupakan pelanggaran terhadap aturan," katannya.
Baca Juga: RSUD dr Soekardjo Terus Perangi Pandemi Covid 19, dr. Wasisto: Karyawan Wajib Terapkan 5 M
Lanjutnya, dari temuan lain tidak ditemukan dokumen pendukung pengangkatan Ari dan tidak adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
"Kita hanya menemukan Ari memberikan persetujuan dokumen evaluasi kinerja PT BRI (Persero) Tbk pada triwulan II tahun 2020. Padahal, dia belum dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk menempati jabatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan," ujarnya.
Lanjutnya, surat persetujuan dokumen evaluasi itu diteken pada 25 Agustus 2020, sedangkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT BRI baru tertanggal 15 September 2020.***