Network
PRIANGANTIMURNEWS- Mulai Februari 2021, tentang peraturan baru pemerintah terkait pengenaan pajak pulsa seluler, voucher, kartu perdana, dan token listrik sampai saat ini berlaku efektif.
Dikabarkan pada 29 Januari 2021 kemarin, adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/03/2021 sempat menimbulkan pro dan kontra karena selain menghasilkan pendapatan bagi negara, kebijakan tersebut dianggap memberatkan bagi masyarakat dengan pajak pada hal-hal yang esensial di masa pandemi, yakni pulsa seluler dan listrik.
Melalui aturan tersebut, pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 0,5 persen, yang dipahami sebagai "harga naik" oleh masyarakat, meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian memastikan bahwa tidak ada pungutan pajak baru dalam ketentuan itu. Dikutip dari Antara, 'Pajak pulsa tak bebani konsumen, lahirkan kepastian hukum' Sabtu, 6 Februari 2021.
Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Insitut Teknologi Bandung, Ian Joseph, kepada Antara menyatakan harga yang sampai ke konsumen semestinya tidak terdampak karena hanya pedagang di tingkat tertentu yang dipungut pajak.
PPN untuk pulsa dan kartu perdana dikenakan hingga distributor tingkat kedua atau server. Kementerian Keuangan menyatakan pengecer dan konsumen tidak lagi dikenakan PPN.
Sementara untuk token listrik, PPN dikenakan untuk jasa penjualan atau pembayaran token listrik dalam bentuk komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual, bukan untuk nilai token listrik.
Berkaitan dengan PPh sebesar 0,5 persen, pajak tersebut dipotong dimuka. Besaran ini dipungut dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua, kepada distribusi tingkat selanjutnya.
Dengan kata lain, harga jual eceran pulsa dan token listrik yang sampai ke konsumen semestinya tidak berubah setelah aturan ini berlaku.
Pungutan PPN dan PPh untuk kartu perdana, pulsa, voucher dan token listrik bukan hal yang baru, seperti yang ditegaskan Menteri Keuangan melalui unggahan di Instagram, bahwa tidak ada pungutan pajak baru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021.
Baca Juga: BLT BPJS Dihapus Pekerja Jangan Galau, Pemerintah Telah Siapkan Program untuk Bantu Para Pekerja
PPN untuk jasa telekomunikasi sudah dipungut sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak di samping Jasa yang Dilakukan Oleh Pemborong.
Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 disebutkan bahwa "jasa penerbangan dalam negeri dan jasa telekomunikasi dikenakan pajak".
Kementerian Keuangan menyatakan salah satu kendala yang sering ditemui di lapangan di kalangan distributor dan pengecer, secara administrasi mereka belum mampu menjalankan kewajiban mereka hingga menimbulkan perselisihan dengan Kantor Pajak.***
