Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyatakan, bantuan subsidi upah (BSU) untuk karyawan harus tetap dilanjutkan.
Pasalnya, kita saat ini masih dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih meningkat dan terus mempengaruhi ekonomi Indonesia, serta masih terus terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kondisi perusahaan belum membaik sehingga menyebabkan daya beli pekerja menurun.
"BSU akan meningkatkan daya beli pekerja sehingga mendukung konsumsi agregat yg akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Dengan pertumbuhan ekonomi 2020 yang terkontraksi 2,07 persen dibandingkan tahun 2019 menunjukkan kondisi konsumsi agregat di 2019 belum membaik," katanya di Jakarta, Jumat 5 Februari 2021.
Baca Juga: Namanya Ramai Disebut para Netizen di Medsos, Yusuf Tetap Fokus sebagai Plt Wali Kota
"Walaupun APBN 2021 tidak mengalokasikan Anggaran BSU, saya berharap Pemerintah bisa menganggarkan BSU di APBN Perubahan 2021 sehingga BSU tetap ada untuk para pekerja. Pastinya harus diperbaiki data pekerja yang akan menerima BSU, tidak lagi didasarkan hanya pada data BPJS Ketenagakerjaan, sehingga benar-benar tepat sasaran," kata Timboel.
Dikatakan Timboel seperti dikutip priangantimurnews.com, banyak pekerja yang dirumahkan tanpa upah, banyak pekerja yang dipotong upahnya, dsb.
"Nah pekerja seperti ini yang pas menerima BSU. Pemerintah cq Kemenaker dan disnaker pasti memiliki data tentang pekerja-pekerja tersebut karena mediator dan pengawas ketenagakerjaan kerap kali mendatangi perusahaan," tutur Timboel.
Baca Juga: Namanya Ramai Disebut para Netizen di Medsos, Yusuf Tetap Fokus sebagai Plt Wali Kota
Selain itu, proses pemberian dana BSU tersebut juga dimungkinkan diberikan via kantor pos tanpa harus via transfer bank.
Kombinasikan saja cara pembayaran BSU antara via rekening dan via kantor pos. Belajar dari program BSU tahun lalu, ada 140 ribuan pekerja yang datanya sudah ada tapi karena ada masalah di nomor rekeningnya, pekerja tersebut tidak dapat BSU.
