Network
PRIANGANTIMURNEWS- Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kemenku RI) menyebut dalam merespon dinamika pandemi Covid-19, serta mendukung PPKM Darurat, Pemerintah terus berupaya memperkuat kondisi masyarakat yang sulit dalam menghadapi pandemi saat ini.
"Melalui penambahan alokasi anggaran PEN dalam APBN. Pemerintah terus berupaya untuk melindungi dan mengurangi beban masyarakat selama pembatasan PPKM Darurat," dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram @smindrawati Kamis 22 Juli 2021.
Kata, Menku, salah satu bentuk riil manfaat APBN dalam perlindungan sosial adalah melalui pemberian bantalan sosial dalam bentuk program keluarga harapan dan program kartu sembako, dimana untuk kartu sembako tersebut sudah termasuk dua bulan tambahan alokasi pada bulan Juli dan Agustus 2021.
Baca Juga: Orang Asing, Kecuali Lima Bidang Tak Boleh Masuk ke Indonesia Permenkumham No 27 TA 2021
"Di sisi lain, APBN juga bersifat responsif dalam mendengar kondisi masyarakat di daerah dengan menambah alokasi kartu sembako PPKM berdasarkan usulan dari pemda," kata, Sri Mulyani
Katanya, APBN juga masih terus menyalurkan bantuan sosial tunai yang sudah diberikan sejak tahun 2020.
"Selain bantalan sosial, APBN juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan beras Bulog dan melanjutkan pemberian diskon listrik untuk meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Ia menyebutkan, dari sisi penyediaan lapangan kerja, program prakerja juga telah ditambah alokasinya.
Tidak hanya di level pemerintah pusat, dukungan perlindungan sosial juga diberikan melalui transfer ke daerah dalam bentuk BLT desa bagi 8 juta penerima dengan total anggaran Rp28,8 triliun.
Baca Juga: Banjir di China Menewaskan 25 Orang dan Rendam Ratusan Mobil
"Cek infografis untuk detail perlinsos 2021," katannya.
Berbagai ikhtiar perlindungan sosial yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2020 telah berhasil menahan kondisi ekonomi dari dampak yang lebih buruk.
"Keberhasilan diantaranya, program PEN dalam APBN mampu menahan tingkat pengangguran terbuka, yang berhasil diantisipasi turun sebesar 0,81 persen menjadi 6,26 persen pada Februari 2021," ujarnya.
Selain itu, APBN juga mampu menahan tingkat kemiskinan yang berhasil diturunkan sebesar 0,05 persen menjadi 10,14 persen.***
