Network
PRIANGANTIMURNEWS - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah akan menerapkan tracking dan pengendalian pembelian minyak goreng menggunakan aplikasi Peduli Lindungi melalui scan QR Code.
Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan minyak goreng kedepanya.
Menko Luhut menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kemenperin bersama kementrian dan lembaga lain sebagai hub dari tata kelola sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang akan dibenahi kedepannya.
“Hal ini dilakukan untuk menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran. Presiden memerintahkan kami untuk betul-betul memperhatikan tadi supply kepada domestik harus betul-betul dilakukan,” ujarnya dalam Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat 10 Juni 2022.
Menurutnya, proses perpindahan data atau migrasi dari SIMIRAH 1.0 menuju 2.0 sedang berjalan.
Kedepannya pengembangan SIMIRAH akan dilakukan seperti pengembangan aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan aplikasi terbaik yang dikembangkan pemerintah Indonesia.
Tracking dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi melalui scan QR Code namun dengan beberapa penyesuaian yang akan dilakukan.
Baca Juga: Kim Ji Won Berpisah dengan SALT Entertainment, Ini Penjelasannya
“Perlu kami tekankan bahwa semua pelaku usaha CPO dan turunannya wajib terdaftar dalam sistem SIMIRAH ini. Kedepannya pemerintah mengharapkan bahwa SIMIRAH akan menjadi super-app untuk mengatasi persoalan tata kelola minyak goreng dari hulu hingga hilir nantinya,” katanya.
Luhur berharap, agar jalur distribusi melalui program SIMIRAH sudah dapat berjalan dengan normal dan penurunan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung ini dapat terus turun menuju angka Rp. 14.000/ liternya.
Baca Juga: iPhone SE 3 2022 Resmi Masuk Indonesia
" Sekarang sudah banyak daerah terus turun harganya,” ujarnya.
Luhut tidak memungkiri bahwa kebijakan yang telah pemerintah buat ini pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak.
Oleh sebab itu, Pemerintah akan terus berusaha untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.***
