Network
PRIANGANTIMURNEWS - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang terkenal dengan slogan 'tenggelamkan' berikan tanggapan terkait dengan anggaran subsidi BBM.
Dia minta Jokowi alihkan dana subsidi BBM ini untuk diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Dia menilai praktik subsidi BBM ini sudah tidak relevan lagi, karena pada kenyataannya terdapat penyaluran subsidi yang dirasa tidak sehat akibat penyelewengan.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Respons Terkait Beban APBN, Susi: Bubarkan Lembaga Tidak Signifikan
Hal tersebut, Ia ungkapkan pada unggahan media sosial Twitter miliknya pada 13 Agustus 2022 yang kembali ia soroti melalui unggahan lainya saat menjawab warganet pada Sabtu, 27 Agustus 2022.
Tentunya hal ini tak lepas sari santernya pemberitaan pemerintah tengah mengambil ancang-ancang terkait wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
"Pak Jokowi, subsidi tidak sehat untuk semua. Dalam prakteknya banyak penyelewengan, yang besar malah yang dapat subsidi," tulis Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: KASUS SUBANG KAGET, Ditemukan Ada Saksi Baru, Akankah Tersangka Segera Terungkap?
Kemudian dirinya menyarankan terkait kebijakan subsidi yang selama ini didanai oleh Pemerintah dalam APBN sebaiknya dialihkan pada sektor lain.
"Sebaiknya subsidi BBM dihentikan dan berikan tunjangan hidup untuk masyarakat dengan pendapatan rendah," imbuhnya.
Susi juga mendesak pemerintah melakukan penghematan, pembengkakan akibat subsidi BBM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sudah sangat tinggi.
Kemudian dirinya menambahkan perlunya dilakukan penghematan terhadap APBN terkait keberadaan lembaga yang menurutnya dinilai bisa dipangkas melalui penggabungan atau penghapusan terhadap beberapa lembaga pemerintah tersebut.
"Penghematan juga perlu dilakukan Institusi Pemerintah, supaya anggaran tidak berat. Bubarkan lembaga yang tidak signifikan keberadaannya," tulis Susi Pudjiastuti di Twitter seperti yang dikutip Priangantimurnews pada Sabtu, 27 Agustus 2022.
Dia mengungkapkan langkah penghematan itu bisa ditempuh dengan penggabungan beberapa lembaga yang dinilai relevan untuk dilakukan.
"Bila perlu Departemen merge. Kejaksaan Agung dan Kemenkumham, Deperindag dan Industri jadikan direktorat Dagli," ungkapnya.
Dengan demikian mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti itu, menilai akan menambah efisiensi terhadap penggunaan dana APBN.
Baca Juga: Ramai Jadi Perbincangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Dana Pensiun Menambah Beban Negara
Pemerintah juga saat ini sedang mempertimbangkan untuk menyesuaikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis BBM Pertalite dan Solar.
Karena harga minyak dunia sudah melambung terlalu tinggi, sehingga diperlukan penyesuaian harga kembali.
Hal ini tentunya berdasarkan pertimbangan dari beban yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Untuk harganya memang saat ini masih dikalkulasikan dan sejatinya kenaikan harga BBM ini pemerintah masih mempertimbangkan, supaya tidak mengganggu daya beli masyarakat termasuk inflasi yang tidak terlalu tinggi.***
