Network
Selain Facebook, Kemkominfo juga menemukan berita tidak benar terkait Pemilu di media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, SnackVideo dan Twitter.
Isu hoaks yang beredar dan telah ditangani diantaranya seperti yang dicontohkan oleh Menkominfo adalah "Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden setelah MK Kabulkan Batas Usia."
Selain itu Kemkominfo juga menemukan berita yang menyasar KPU seperti, "Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan".
Baca Juga: Awas Hoaks! Modus Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Situs dana.bansosid.com, Jangan Sampai Tertipu
"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) terhadap Pemilu," kata Budi.
Dengan maraknya hoaks Pemilu, Budi menyatakan hal itu telah menciptakan information disorder (gangguan informasi).
Untuk itu Menkominfo berharap masyarakat Indonesia melakukan cross check sebelum membagikan informasi di media sosial maupun melalui aplikasi pesan instan.
Baca Juga: Awas Hoaks! Modus Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Situs dana.bansosid.com, Jangan Sampai Tertipu
Dengan begitu seluruh lapisan masyarakat bisa terlibat dalam mencegah peredaran hoaks terkait Pemilu 2024 yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi bahkan bisa menimbulkan polarisasi.
"Seiring dengan narasi Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo mendorong kampanye 'Awas Hoaks Pemilu' sehingga ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati saat menerima dan memberitakan informasi terkait pemilu," ujar Budi.***
