Network
PRIANGANTIMURNEWS - Bantuan Subsidi Upah/Gaji dikabarkan akan cair September hingga Oktober 2021.
Namun ditengah ada kabar baik pencairan Bantuan Subsidi Upah BSU Kemnaker, banyak yang gagal verifikasi.
Dari sekian banyak penerima Bantuan Subsidi Upah/Gaji BSU Kemnaker masih ada yang tidak lolos verifikasi.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah BSU Kemnaker Rp1 Juta Sudah Cair September 2021, Ikuti Langkah Ini
Tak sedikit yang mengeluhkan terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah/Gaji BSU Kemnaker tidak lolos verifikasi.
Lalu bagaimana verifikasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan? Simak disini proses verifikasi Bantuan Subsidi Upah/Gaji.
Langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam verifikasi penerima BLT Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU)
Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU) disalurkan hanya kepada pekerja penerima yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Data ini dianggap yang paling mewakili pekerja yang paling berhak menerima bantuan.
Pada tahap awal, BPJS Ketenagakerjaan menyeleksi pekerja yang sesuai dengan kriteria yang diminta pemerintah, sesuai Permenaker RI No. 16 Tahun 2021.
Adapun kriteria penerima yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Cek Nama Anda Sekarang, BSU 2021 Kemnaker Tahap 3 dan 4 Sudah Cair September ini, Begini Caranya
Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan/Tidak melebihi UMP/UMK
Pekerja / Buruh penerima upah.
Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai Inmendagri 22/2021 dan 23/2021.
Diutamakan bekerja di sektor usaha: Industri Barang Konsumsi, Transportasi, Aneka Industri, Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
Validasi Data oleh Kemnaker
Baca Juga: Alasan Tidak Lolos Verifikasi BLT Bantuan Subsidi Upah BSU Kemnaker, Ini Jawabannya
Pihak BPJS Ketenagakerjaan secara berkala memberikan data calon penerima kepada pihak Kemnaker untuk divalidasi.
Di sini, pihak Kemnaker akan memastikan calon penerima belum pernah menerima bantuan dari dari kementerian/lembaga lain, seperti Prakerja, PKH, BPUM, dll.
Selain itu, pihak Kemnaker juga memastikan kesesuaian data penerima dan menjamin tidak ada duplikasi data.
Pihak Kemnaker kemudian mentapkan para penerima yang memenuhi syarat dan menggugurkan calon penerima yang tidak memenuhi syarat.
Pihak Kemnaker lalu menyerahkan data penerima kepada Bank Himbara untuk melakukan pencairan.
Penyaluran oleh Bank Himbara
Pihak penyalur yang ditetapkan terdiri dari Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN ditambah BSI (khusus provinsi Aceh).
Pihak bank akan mentransfer jumlah yang telah ditetapkan, yakni Rp 1 juta ke rekening penerima.
Sebagai catatan, rekening penerima harus aktif. Jika tidak, pencairan akan terhambat den menunggu perbaikan data.
Ada pun pekerja penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara akan dibuatkan rekening di bank Himbara secara kolektif.
Untuk pekerja yang dibuatkan rekening baru di bank Himbara, proses penyaluran berlangsung lebih lama.***
