PRIANGANTIMURNEWS - Pasca memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke 76 Republik Indonesia dan sidang MPR RI, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Sebab dalam lembaran teks pidato presiden, tak ada satu pun permintaan maaf kepala negara atas banyaknya korban jiwa Covid-19," dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram @rockygerungfans Kamis 19 Agustus 2021.
"Seharusnya dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120 ribu rakyat akibat pandemi Covid-19 ini," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Putri Indonesia Melani Putria Terima Pinangan Kekasihnya di Pesawat Helikopter
Mardani Ali menilai, penanganan pandemi Covid 19 yang sudah berjalan 1,5 tahun belakangan belum efektif.
Ia menyebut, salah satu penyebabnya ialah krisis komunikasi yang harus segera dibenahi oleh Jokowi.
“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan menunjuk jurubicara utama sebagai modal untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat,” kata Mardani.
Lanjut, Mardani selain soal komunikasi, juga menyebutkan pelayanan kesehatan harus diperkuat sebagai upaya penanganan krisis pandemi ini.
Baca Juga: Tak Sekedar Nominal 72.200 US Dollar, Berikut Makna Mahar Pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora
"Ketidaksiapan sistem layanan kesehatan telah berdampak buruk bagi penanganan Covid-19, salah satunya krisis tenaga kesehatan," ujarnnya
Ia menambahkan, pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memperkuat pelayanan kesehatan dan menggenjot pelaksanaan vaksinasi.
Di samping pelayanan kesehatan yang perlu diperkuat, kesejahteraan para tenaga kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Nick Kuipers Optimis Raih Target Juara Musim Ini Bersama Persib
"Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dan faktor pendukung pelayanan kesehatan yang efektif, sudah selayaknya nakes mendapatkan insentif yang cukup," ujar, Mardani.
“Jangan sampai ada tunggakan-tunggakan klaim dana penanganan Covid-19 yang belum ditunaikan, supaya operasional dan pelayanan rumah sakit tetap optimal dan demi kesejahteraan nakes yang telah berjuang,” ujarnnya.***