PRIANGANTIMURNEWS - Di masa kampnye Pemilihan Presiden 2019 lalu, Joko Widodo dan Marif Amin berjanji akan melakukan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi.
Namun kenyataan yang terjadi kasus korupsi di Indonesia hingga hingga kini asih terus terjadi.
Melihat kenyataan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (BEM UI) mempertanyakan tugas dan kinerja janji politik Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Baca Juga: 3 Cara Meningkatkan Kualitas Tidur Ala Nabi Muhammad SAW, Menurut Penjelasan Dokter Zaidul Akbar
"Jika kita kembali mengingat janji Jokowi-Ma'ruf Amin dulu pernah berjanji untuk melakukan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya," dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat dari Instagram @bemui_official Jumat 10 September 2021.
Bahkan tulisnya tak hanya lewat janji politiknya, beberapa kali pun Istana Negara mengatakan bahwa Jokowi berkomitmen untuk mengedepankan aspek pencegahan tindak pidana korupsi dan memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada komitmen politik di rezim Jokowi Maruf Amin. Ternyata selama ini hanyalah bualan belaka," katanya.
Baca Juga: Menhkum HAM Yasonna Minta Keluarga Korban Kebakaran Jangan Cemas Percayakan pada Dokter
Disahkannya revisi UU KPK yang dilanjutkan dengan enggannya Jokowi untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
Perpu mensinyalir bahwa Jokowi menyetujui pelemahan komisi pemberantasan korupsi pada zamannya ini.
Akibatnya, kinerja KPK pun memburuk sejak tahun 2019.
Angka Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang makin sedikit, pimpinan KPK yang bermasalah, hingga pelemahan sistematis melalui asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) membuat penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia melempem.
Baca Juga: Peringati HUT Ke-76 TNI AL, Korps Marinir Lancarkan Serbuan Vaksin Di Ponpes Madiun
Selain yang telah disebutkan di atas, dampak apa sajakah yang membuat KPK semakin lemah?
Masih adakah harapan kepada KPK untuk memberantas korupsi pada masa mendatang?.***