Network
PRIANGANTIMURNEWS - Hoaks terkait isu Pemilu naik 10 kali lipat menjelang pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyebutkan hoaks Pemilu naik dalam satu tahun terakhir.
"Sepanjang 2022 hanya 10 hoaks Pemilu, namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Menkominfo Budi di Media Center Kementerian Kominfo, dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Siswa SMP Korban Perundungan di Cilacap Diberitakan Meninggal Dunia Ternyata Hoaks
Pernyataan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kemkominfo TV itu menjelaskan bahwa peningkatan hoaks terkait dengan isu Pemilu semakin terasa signifikan saat memasuki Juli 2023 dan terus meningkat hingga Oktober 2023.
Dari data terbaru Kemenkominfo per tanggal 27 Oktober 2023 didapatkan tiga tambahan berita hoaks terkait Pemilu.
Tentu hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran hoaks kian hari semakin memanas.
Facebook menjadi aplikasi yang menempati posisi pertama sebagai media sosial yang banyak digunakan untuk penyebaran hoaks.
Baca Juga: Polisi Pastikan Penangkapan Ustadz Abdul Somad Hoaks, Ini Penjelasan Kabid Humas Polda Kepri
"Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down (penurunan) 454 konten kepada pihak Meta,” ujar Menkominfo.
Selain Facebook, Kemkominfo juga menemukan berita tidak benar terkait Pemilu di media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, SnackVideo dan Twitter.
Isu hoaks yang beredar dan telah ditangani diantaranya seperti yang dicontohkan oleh Menkominfo adalah "Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden setelah MK Kabulkan Batas Usia."
Selain itu Kemkominfo juga menemukan berita yang menyasar KPU seperti, "Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan".
Baca Juga: Awas Hoaks! Modus Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Situs dana.bansosid.com, Jangan Sampai Tertipu
"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) terhadap Pemilu," kata Budi.
Dengan maraknya hoaks Pemilu, Budi menyatakan hal itu telah menciptakan information disorder (gangguan informasi).
Untuk itu Menkominfo berharap masyarakat Indonesia melakukan cross check sebelum membagikan informasi di media sosial maupun melalui aplikasi pesan instan.
Baca Juga: Awas Hoaks! Modus Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Situs dana.bansosid.com, Jangan Sampai Tertipu
Dengan begitu seluruh lapisan masyarakat bisa terlibat dalam mencegah peredaran hoaks terkait Pemilu 2024 yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi bahkan bisa menimbulkan polarisasi.
"Seiring dengan narasi Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo mendorong kampanye 'Awas Hoaks Pemilu' sehingga ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati saat menerima dan memberitakan informasi terkait pemilu," ujar Budi.***
