Network
PRIANGANTIMURNEWS- Upaya Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 selain telah menerapkan dan menganjurkan kepada seluruh lapisan masyarakat 5M dan Vaksinasi Covid-19 yang hingga kini terus dilakukan dengan berbagai cara.
Hal tersebut pun di lakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia termasuk didalamnya Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Tasikmalaya.
Tidaklah cukup mengandalkan ikhtiar semata, termasuk dengan munajat, memohon perlindungan kepada Allah dengan melakukan do'a bersama.
Baca Juga: Mau Mengecek Daftar Penerima BSU Pekerja Tahap 4, Ikuti Langkah Linknya Berikut Ini
Memohon perlindungan kepada Allah melalui do'a bersama agar kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam situasi pandemi Covid-19 yang kini masihemberilan dampak pada kesehatan, pendidikan, pembangunan dan juga perekonomian secara nasional bahkan dunia.
Upaya memohon perlindunganelalui do'a dikaitkan dengan peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2021. Do'a bersama, yang bertajuk Doa Kumham untuk Negeri, juga melibatkan 5 perwakilan dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.
Do'a bersama sesuai dengan kepercayaannya masing masing ini untuk mendoakan masyarakat Indonesia, dan jajaran Kemenkumham agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
"Doa Kumham untuk Negeri ini merupakan ikhtiar batin kita guna menyempurnakan upaya lahir kita yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak dalam menangani pandemi Covid,-19," kata Menkumham Yasonna Laoly pada acara do'a bersama di Jakarta dan yang dilakukan secara virtual.
Dalam pres rilis yang di sampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Tasikmalaya, Suyitno dan jajarannya melaui live streaming bersama Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan ada lima hal yang perlu dilakukan Insan Pengayoman dalam do'a bersama.
Baca Juga: Tak Lolos Kartu Prakerja Gelombang 21 Jangan Sedih, Tunggu Pembukaan Prakerja Gelombang 22
Langkah pertama kita harus senantiasa melakukan pembenahan secara komprehensif.
Kedua adalah pembenahan tersebut termasuk dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengawasan melekat, serta monitoring dan evaluasi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Ketiga, akurat dan tepat dalam membuat keputusan.
Keempat, melayani masyarakat secara baik dan ramah, sesuai ketentuan yang berlaku.
