Network
Baca Juga: Lirik Lagu Diam dan Terdiam Reza Rahadian di Film Garis Waktu
Apakah itu karena penimbunan atau penyelundupan oleh oknum tertentu, harga minyak internasional naik, menurunnya panen sawit, berkurangnya kapal/kontainer sebagai sarana distribusi minyak goreng akibat dari pandemic covid-19 atau alasan lainnya.
Ketika pemerintah telah mengetahui titik penyebab permasalahnnya, sepatutnya pemerintah agar tidak segan untuk memberikan punishment atau hukuman apabila ditemukan ada oknum atau dalang dari masalah ini.
Dan yang lebih penting lagi pemerintah harus segera mengambil solusi guna keluar dari polemik ini. Jangan biarkan masyarakat risau terlalu lama oleh sulit dan mahalnya hanya untuk mendapatkan minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok yang setiap hari mereka konsumsi.
Baca Juga: 8 Hewan Pembawa Keberuntungan Kepada Pemilik Rumah
Apalagi menjelang bulan puasa dan Idul Fitri yang suka diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.
Selain itu, para pelaku usaha terkait agar jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dikarenakan langka dan mahal hanya demi meraih untung sebesar-besarnya.
Pemerintah dan para pelaku usaha sejatinya harus menggunakan cara-cara berperilaku ekonomi yang sesuai dengan landasan hukum perekonomian negara Indonesia, yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
Di mana pasal 33 UUD 1945 ini mengandung pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi negara Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pungkas Dewi.
Baca Juga: Grace Tahir Jadi Sorotan Publik, Setelah Dirinya Membuat Parodi Sebagai Crazy Rich
