Network
"Sistem keuangan sekarang harus mengacu pada sistem yang dibuat Menteri Dalam Negeri. Kemungkinan juga Bupati dan Wali Kota di Jabar masih kesulitan menggunakan SIPD yang masih baru,"kata, Uu.
Baca Juga: Dalil Penyembelihan Hewan Kurban
Wagub, berharap kedepan intensif bagi para nakes ini dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota akan terus berupaya sebijak mungkin dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
"Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, selama tahun 2021 baru enam provinsi yang sudah menyalurkan insentif nakes di atas 50 persen. Diantaranya Kalimantan Selatan 100 persen, Nusa Tenggara Timur 74,1 persen. Kalimantan Barat 66 persen. Jawa Timur 62 persen, Banten 58,6 persen, dan Kalimantan Utara 50,1 persen," ujarnya.
Selain itu juga ada tiga provinsi yang belum menyalurkan insentif, yaitu Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.Sementara itu provinsi yang bahkan belum menganggarkan insentif nakes ke dalam APBD tahun ini adalah Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.***
