Network
Baca Juga: Jadwal Sholat Kota Banjar Hari ini Selasa, 14 Desember 2021 dan Sekitarnya
Tentunya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Dengan payung hukum yang ada, maka DPP, atau Majlis Masyayikh akan dibentuk guna menjaga kualitas dan lebih jauh memperkokoh marwah Pondok Pesantren di Jawa Barat khususnya.
"Sekarang seluruh kelembagaan ada dewan pengawasnya, misalnya rumah sakit, perbankan, pendidikan semuanya ada dewan pengawasnya."katanya.
Kalau masuk ke pesantren memang agak was- was, tetapi dengan tuntutan seperti ini banyak yang mengatasnamakan pesantren padahal tidak layak mendirikan pesantren, maka kami berinisiatif untuk membuat lembaga DPP di Jawa Barat, jadi nanti bisa lebih jelas lagi.
DPP dibentuk di tingkat Provinsi dan kemudian akan di kembangkan ke tingkat Kabupaten/ Kota.
Sementara anggotanya merupakan kolaborasi dengan berbagai elemen. Mulai dari unsur Pemerintahan, Ormas Islam, MUI, serta pemangku kepentingan di bidang keagamaan maupun keumatan lainnya di Jawa Barat.
"Ini salah satu langkah dari pemerintah provinsi Jabar dalam menghadapi fenomena sekarang,"kata, Uu.
Uu berharap lembaga ini dapat secepatnya terbentuk. Sehingga di tahun 2022 semua aktifitas terkait pesantren sudah bisa dilaksanakan.
