PRIANGANTIMURNEWS-Laju penyebaran Covid-19 yang masih tinggi membutuhkan penanganan yang berdampak signifikan.
Hal tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rizal E Halim menyampaikan berbagai skema pengaman sosial yang diterbitkan pemerintah sudah tepat.
Tinggal, kata dia, perlu dipastikan realisasi di lapangan serta kerjasama dari masyrakat.
"Pandemi ini merupakan musuh bersama kita, sehingga sangat diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat sehingga berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah membuahkan hasil yang maksimal," kata Rizal melalui siaran pers yang diterbitkan Kamis (15 Juli 2021).
Baca Juga: Raffi Ahmad Siap Bantu Tenaga Nakes dan Pasien Isoman
Rizal meminta seluruh lapisan masyarakat agar tetap memperhatikan berbagai himbauan Pemerintah dan terus berkoordinasi secara bersama khususnya dilingkungan terkecil masing-masing.
Hal yang paling realisitis kita lakukan, kata Rizal, adalah mengingatkan lingkungan terkecil seperti keluarga, dan sanak saudara agar tetap menjaga kedispilinan prokes dan segera melaporkan kepetugas terdekat jika ada hal-hal yang dipandang perlu seperti masyarakat yang terpapar, kebutuhan oksigen, dan sebagainya.
Rizal menyampaikan, saat ini, Pemerintah tengah memastikan realisasi jaring pengaman sosial yang direncanakan berjalan dengan baik.
Ia merinci, berbagai skema bantuan sedang dijalankan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari alokasi 2021 sebesar Rp 28,31 triliun, kata Rizal, sementara baru realisasi Rp 13,96 triliun.
Baca Juga: Pelaku Perusakan Mobil Polisi Akhirnya Menyerahkan Diri
Selanjutnya ia menjelaskan, ada Kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dengan nilai Rp 200 ribu per bulan. menurut Riza, dari alokasi anggaran Rp 42,37 triliun, baru terealisasi sebesar Rp 17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM.
Selain itu, kata Rizal, ada juga Bansos tunai (BST), yang diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta KPM, dengan nNilai yang diberikan Rp 30 ribu per KPM per bulan.
"Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp 600.000," ujar dia.
Selanjutnya, menurut Rizal, ada juga BLT desa, yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan.***