PRIANGANTIMURNEWS - Kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati di salah satu Ponpes di Kota Depok, menambah sederetan kasus anak dibawah umur.
Terlebih yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual kebanyakan menimpa anak dibawah umur.
Para korban pelecehan dan kekerasan seksual menjadi pelampiasan pelaku dengan leluasa, terlebih dilakukan dilingkungan pondok pesantren.
Berdasarkan hasil Investigasi Tim Litigasi dan Rehabilitasi Sosial Anak Komnas Perlindungan Anak, kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini sudah sering terjadi.
Baca Juga: 5 Manfaat dan Khasiat Jus Bagi Kesehatan, Nomor 4 Bisa Bikin Glowing Lho!
Seperti dilansir Priangantimurnews.com dari akun Instagram @depok.update, Jumat 1 Juli 2022.
Menurut Arist Merdeka Sirait, terbaru kasus pelecehan dan kekerasan seksual menimpa 11 santriwati yang dilakukan empat gurunya (Ustadz) dan teman sekelasnya.
Saat ini keemat Ustadz dan santri sekelas korban telah menjalani pemeriksaan di Polda Metrojaya, untuk dimintai pertanggungan jawaban atas tindakannya.
"Modus para korban diajak masuk ke dalam salah satu ruangan dan disanalah terjadi serangan kekerasan seksual," katanya.
Baca Juga: Jadwal Acara Indosiar Hari Ini, Jumat 1 Juli 2022 : Perempat Final Persib Bandung Vs PSS Sleman
Para korban diancam agar tidak memberitahukan kepada siapapun tindak tersebut, termasuk ke keluarga korban.
Berdasarkan hasil investigasi Tim Komnas Perlindungan Anak, setiap malam pelaku secara bergantian datang ke kamar korban.
Pelaku membekap mulut korban dan dilakukan diruangan, namun ada juga di kamar mandi.
Selain itu, pelaku juga dengan bebas melakukan pelecehan dan kekerasan seksual di ruangan kosong di ponpes tersebut.
Diakuinya, meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, yang terjadi di kota Depok, menambah deretan kasus saat ini.
Baca Juga: Meski Menang dari Kaya FC, Bali United Gagal di AFC Cup 2022
"Terlebih kini sudah menyerang anak-anak lintas profesi, hal itu mendakan Kota Depok telah masuk darurat kekerasan seksual terhadap anak," jelasnya.
Selain itu, hal ini juga menandakan gagalnya pemerintah Kota Depok memberikan perlindungan terhadap anak, terlebih masih dibawah umur. ***