PRIANGANTIMURNEWS - Mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti selalu mendapat perhatian dari warganet.
Meskipun kini sudah tidak aktif menjabat lagi di pemerintahan, namun dirinya masih memperhatikan berjalannya pemerintah.
Melalui unggahan-unggahan pada media sosialnya, dia seringkali berpendapat tentang berjalannya suatu pemerintahan.
Baca Juga: KASUS SUBANG KAGET, Ditemukan Ada Saksi Baru, Akankah Tersangka Segera Terungkap?
Kali ini mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti Respons terkait beban yang ditanggung oleh APBN.
Selain kebijakan subsidi BBM yang dirasa cukup membebani, dia berpendapat terdapat lembaga atau komisi yang turut menyumbang beban terhadap APBN.
Sebelumnya dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan subsidi BBM ini sudah tidak relevan, karena terdapat praktik penyaluran subsidi yang tidak sehat.
"Pak Jokowi, subsidi tidak sehat untuk semua. Dalam prakteknya banyak penyelewengan, yang besar malah yang dapat subsidi," tulis Susi Pudjiastuti pada Twitternya.
Kemudian dirinya menambahkan perlunya dilakukan penghematan terhadap APBN terkait keberadaan lembaga yang menurutnya dinilai bisa dipangkas melalui penggabungan atau penghapusan terhadap beberapa lembaga pemerintah tersebut.
"Penghematan juga perlu dilakukan Institusi Pemerintah, supaya anggaran tidak berat. Bubarkan lembaga yang tidak signifikan keberadaannya," tulis Susi Pudjiastuti seperti yang dikutip Priangantimurnews pada Sabtu, 27 Agustus 2022.
Dia mengungkapkan langkah penghematan itu bisa ditempuh dengan penggabungan beberapa lembaga yang dinilai relevan untuk dilakukan.
"Bila perlu Departemen merge. Kejaksaan Agung dan Kemenkumham, Deperindag dan Industri jadikan direktorat Dagli," terangnya.
Dengan demikian mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti itu, menilai akan menambah efisiensi terhadap penggunaan dana APBN.
Lebih lanjut Ia memberikan contoh serta merinci penghematan yang bisa dilakukan dengan langkah yang Ia berikan.
Baca Juga: Cucu Kelima Presiden Jokowi Diberi Nama Panembahan Al Saud Nasution, Memiliki Arti...
"PNS dikurangi 30 persen dalam 2 tahun kedepan, mulai eselon 1,2,3 dan staf. Kementerian di merge bisa berkurang minimal 4 sampai 5 Kementerian," tulisnya.
Sedangkan nominal yang Ia contohkan dalam skema merge ini cukup besar, hal ini diakibatkan dari pengurangan pegawai serta program-program yang dinilai kurang esensial.
"Pemerintah bisa hemat minimal Rp 40 Triliun. Berkurang orang, berkurang anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga infrastruktur penting tetap bisa jalan," tegasnya.***