PRIANGANTIMURNEWS - Pemerintah sebelumnya mengumumkan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantalan sosial tambahan yang berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan Subsidi untuk moda transportasi dari Pemda.
Langkah ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi, yang mengungkapkan terkait krisis global yang tengah melanda saat ini.
“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” ucap Jokowi seperti yang dikutip Priangantimurnews dari presidenri.go.id.
Besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini berkisar di angka Rp 150 ribu perbulan yang akan diberikan selama empat bulan, sehingga total yang didapat oleh masyarakat ini di angka Rp 600 ribu.
“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu, dan diberikan dua kali,” ungkapnya.
Baca Juga: BLT Sudah Mulai Dibagikan, Sinyal Kenaikan Harga BBM per 1 September? Simak Infonya
Pemerintah, sudah mulai menyalurkan bantalan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang dibagikan di Sintang, Jayapura pada Rabu, 31 Agustus 2022.
Sehingga hal ini menandakan bahwa, bantalan sosial tambahan lainya akan segera disalurkan juga.
Sebagai informasi anggaran Rp 24,17 triliun yang disiapkan pemerintah, akan disalurkan melalui tiga jenis bantuan. Yakni sebagai berikut:
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun, untuk disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Terkait pendistribusiannya BLT ini akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.
2. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang dialokasikan untuk sejumlah pekerja.
Pada jenis bantuan ini akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang menjadi target sasaran dengan masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu.
3. Subsidi Transportasi dari Pemda
Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk diberikan subsidi pada sektor transportasi.
Subsidi ini tentunya diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan, serta tujuannya untuk menjamin perlindungan sosial tambahan.***