Network
Sekutu menganggap Indonesia masih di bawah kendali Jepang. Lemahnya kepemimpinan di pemerintahan juga telah melahirkan gerakan-gerakan bersenjata yang memanfaatkan situasi demi kepentingan masing-masing.
Pada 7 Oktober 1945, 40 anggota Komite Nasional meneken petisi untuk Presiden Soekarno. Mereka menuntut komite menjadi badan legislatif, bukan pembantu Presiden.
Selain itu, menteri kabinet harus bertanggung jawab kepada Dewan, bukan Presiden. Beredar kabar di balik petisi itu ada Adam Malik, Soekarni, Chaerul Saleh, serta para politikus senior yang tidak puas dengan Soekarno.
Suatu hari datanglah Nyonya Sri Mangoensarkoro di sertai dua pemuda dari barisan pelopor,Soebadio dan Soekarni. Mereka mendesak Sjahrir mau memimpin Komite.
Baca Juga: Jadwal Trans 7 Hari ini, Rabu 8 Juni 2022: Saksikan ‘Ragam Indonesia’ hingga ‘On The Spot’
"Komite harus bersih dari Jepang dan revolusioner," kata Soekarni. Sjahrir menerima panggilan para pemuda.
Sikap Sjahrir ini, menurut Y.B. Mangunwijaya dalam tulisannya,"Dilema Sutan Sjahrir: Antara Pemikir dan Politikus", kelak sering ditafsirkan sebagai kebimbangan.
Tapi sebenarnya, "keputusan Sjahrir itu merupakan keharusan dan keputusan yang dingin bahwa untuk menghadapi dunia internasional dibutuhkan tokoh non-Jepang murni,".
Rapat komite nasional kedua pada 16 Oktober 1945 merupakan salah satu titik penting perjalanan politik Sjahrir. Dia diangkat menjadi ketua komite."secara aklamasi" tulis Mangunwijaya.
Baca Juga: Simak Ramalan Zodiak Scorpio Di Bulan Juni 2022: Disiplin mengatur Keuangan
