Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pemerintah saat ini gencar melaksanakan sertifikasi Halal terhadap produk-produk UMKM.
Karena sertifikasi halal merupakan salah satu hal yang diperlukan oleh konsumen muslim khususnya dalam memilih produk.
Pasalnya, tidak semua produk konsumsi yang beredar di pasaran memenuhi kategori halal sebagaimana yang disyariatkan agama Islam.
Baca Juga: Rekomendasi Nama-nama Bayi Laki-laki Tiga Kata, Perpaduan Bahasa Jawa, Arab dan Sansekerta
Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaksanakan sertifikasi terhadap produk-produk UMKM melalui Pendamping Produk Halal (PPH).
Pada pelaksanaan sertifikasi halal ini terdapat dua skema, yakni jalur reguler serta jalur self declare, dengan catatan self declare ini hanya bisa diterapkan pada beberapa jenis produk dengan bahan tertentu.
Hal ini berlandaskan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No 39 Pasal 139 Tahun 2020 tentang Penahapan Produk Makanan dan Minuman, produk pada sektor makanan dan minuman untuk penahapan pengajuan sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024.
Baca Juga: Cara Mengubah Emoji di Whatsapp Anda
Akselerasi sertifikasi untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) didorong dengan menyegerakan fasilitasi melalui Self Declare/ Pernyataan Pelaku Usaha.
Untuk dapat melaksanakan self declare diperlukan adanya Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2021, Pendamping PPH harus diawali dengan Lembaga Pendamping PPH yang menaungi para pendamping PPH.
Sebagaimana, wacana penjaminan produk Halal pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, yang bertujuan untuk menaikan nilai jual produk.
"Kita jadikan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi, ladang kreativitas, dan produktivitas generasi-generasi muda kita, agar bisa menjadikannya sebagai sumber kesejahteraan umat." Presiden RI, Joko Widodo di acara peluncuran Halal Park, 16 April 2019.
Baca Juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Positif Covid- 19
Kemudian, terkait pernyataan produk Halal ini pernah juga disampaikan oleh Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, dimana beliau menyampaikan harapan ketersediaan produk Halal di dalam negeri harus terjamin.
"Sebagai negara dengan penduduk muslim
terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat menjadi produsen produk halal untuk kebutuhan pasar domestik." ucap Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin di acara pelantikan pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 13 Desember 2019.***
