Network
PRIANGANTIMURNEWS - Memasuki hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi dimana setiap muslim mendapat kebahagiaan termasuk para pengemudi Ojol.
Banyaknya pengemudi Ojol mengadu nasib, mempertaruhkan nyawa di jalan selain untuk mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya juga memberikan kontribusi kepada pemilik perusahaan.
Tak heran jika keberadaan pengemudi ojol mendapat perhatian dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengapresiasi Kementerian Tenaga Kera.
Baca Juga: DPR RI Netty Sebut Beras Mahal dan Langka Akibat Bansos Ugal Ugalan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi surat edaran Kementerian Tenaga Kerja yang mengimbau perusahaan turut memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para driver ojek online maupun kurir.
“Pemberian THR kepada para driver ojek online maupun kurir merupakan langkah yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dimana semua pihak yang berkontribusi mendapat penghargaan yang setimpal," kata Netty Kamis 21 Maret 2024.
Ojek online maupun kurir, kata Netty, meskipun statusnya adalah mitra, namun telah berkontribusi terhadap perusahaan sehingga layak diberikan THR.
Baca Juga: Memprihatinkan! 83 Juta Pekerjaan Diprediksi Hilang, Ini Kata Netty Anggota DPR RI
Pemberian THR keagamaan merupakan salah satu kewajiban perusahaan terhadap para pekerja, termasuk pekerja waktu tertentu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) seperti para driver ojek online dan pengantar paket.
“Alangkah tidak adilnya jika driver online sebagai ujung tombak pertumbuhan perusahaan tidak mendapatkan THR,"kata Netty.
"Statusnya pengemudi Ojol adalah mitra, namun mereka telah berkontribusi dalam mempermudah aktivitas masyarakat serta menggerakkan ekonomi nasional,” katanya.
Baca Juga: Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Sebut Permenaker No 5 Tahun 2023 Rugikan Buruh
Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar jangan hanya berhenti pada tingkat imbauan.
"Harus diikuti dengan langkah-langkah konkret guna menjamin implementasi di lapangan. Lakukan pendekatan pada perusahaan transportasi daring agar mau memberikan THR demi kesejahteraan para pekerja informal tersebut,” katanya.
Selain driver ojek online, lanjut Netty, sektor maupun kelompok pekerjaan lain yang tidak mendapatkan keadilan dalam hal THR harus juga dipantau dan diselesaikan oleh pemerintah.***
