Network
Dadi juga mengajak masyarakat untuk mempertanyakan hak-haknya terkait kuota tampung di beberapa SMAN di Kota Tasikmalaya yang diduga disembunyikan.
"Kalau tidak disembunyikan, kenapa tidak diumumkan saat penerimaan pertama dan yang kedua bahwa Sekolah masing-masing kuota tampung per tiap kelasnya itu maksimal 36 siswa, jalur prestasi berapa, jalur zonasi berapa, simpel kan," tegas Dadi.
Baca Juga: Viral Anggota DPRD Kabupaten Garut Ngamuk Saat Rapat, Ada Apa?
Dia melanjutkan biasanya kelas tiap angkatan di SMA Negeri berjumlah 12 kelas dan bila mengacu terhadap Dapodik maksimum rombongan belajar 36 orang.
"Hitungannya mudah 12 kali 36 orang jumlahnya 432 siswa yang dibutuhkan Sekolah, tapi kan dari awal yang diumumkan ke masyarakat tidak demikian bahkan kurang dari jumlah tersebut," tegasnya.
Dengan demikian, Dadi meminta Komisi V DPRD Jawa Barat untuk mengevaluasi dan kroscek ke lapangan terkait dugaan adanya perbedaan antara hasil pengumuman di PPDB dengan absensi siswa.
"Sebagai wakil rakyat, tentunya anggota Komisi V DPRD Jabar harus mendengar juga segera mengevaluasi terkait dugaan tersebut, jangan hanya diam saja, malu dong kalian digaji sama rakyat," ucapnya.
Baca Juga: Ekshumasi Jasad Brigadir J Dikepung Warga, Aparat Melakukan Penjagaan Ketat di TPU Muaro Jambi
Sementara terkait adanya dugaan hasil pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbeda dengan hasil absensi siswa rombongan belajar tiap kelas. Komisi V DPRD Jawa Barat akan melakukan evaluasi.
"InsyaAllah Nanti akan di evaluasi oleh Komisi V," ungkap Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Haris Babihoe.***
