Network
PRIANGANTIMURNEWS - Melihat situasi arah pembangunan kedaerahan politik daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Forum Solidaritas Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKB se Kabupaten Tasikmalaya menyatakan sikap tiga poin penting.
Pernyataan sikap tiga poin penting dalam rangka solidaritas DPAC PKB sebagai anak bangsa untuk ikut serta mencermati dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.
Hal itu melihat arah yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki arah yang jelas, tidak berjalannya mekanisme dan fungsi-fungsi organisasi termasuk Keterlibatan antar komponen partai dari tingkat Ranting, Dewan Pengurus Anak Cabang serta kader tidak di libatkan.
Baca Juga: Pengurus DPAC PKB Pertanyakan Alokasi Dana Politik DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya sebesar 1 Miliar
"Kami melihat mekanisme keputusan - keputusan hanya di putuskan dengan mengira-ngira, bukan atas dasar fakta, data serta musyawarah antar pengurus partai secara keseluruhan," kata, Koordinator Aksi mewakili PAC PKB se Kabupaten Tasikmalaya, Beni melalui Pres Rilis Kamis 2 Mei 2024.
Beni menyebut, khawatir keadaan tersebut akan berdampak pada soliditas kader yang membuat menurunnya bergaining posisi partai yang sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah.
Begitupun persoalan lainnya adalah hal-hal yang menyangkut kewajiban organisasi partai yang telah di atur dalam AD/ART maupun peraturan organisasi partai yang tidak di tunaikan sesuai mekanisme organisasi.
Bentuk tranparansi serta kejelasan mengiringi sejak pengurus baru di bentuk. Lalu pertanyaan nya adalah bagaimana kami sebagai DPAC untuk melaksanakan kerja politik dan konsolidasi lapangan apabila DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya tidak melaksanakan mekanisme secara keseluruhan.
Baca Juga: Pengurus PAC PKB Menilai Ketua Gagal Pimpin DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya
Maka dari itu demi keberlangsungan organisasi partai politik, kami atas nama Forum Solidaritas DPAC PKB Se - Kabupaten Tasikmalaya memiliki 3 tuntutan, diantaranya adalah:
1. Penyalahgunaan wewenang dan ugal-ugalan jajaran pengurus partai.
Harapan setiap kader dan Dewan Pengurus Anak Cabang tentunya begitu besar kepada jajaran pengurus partai.
Namun ekspektasi tersebut luntur ketika apa yang di utarakan serta langkah-langkah kongkrit tidak di laksanakan.
Janji Pengurus untuk hadir di semua kecamatan dan menemui DPAC dalam program "Nganjang" itu tak kunjung di lakukan, begitupun dengan konsolidasi DPAC dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) hanya dilaksanakan di beberapa DPAC dan berakhir tanpa kejelasan.
"Alih-alih menyemangati jajaran dari paling bawah, ini malah kekecewaan DPAC semaki menjadi-jadi. Hal - hal yang sangat kecil yang tak pernah di perhatikan mengenai simbol atribut seperti baju seragam, bendera, stempel bahkan plang organisasi bagi DPAC hanya menjadi wacana belaka, Padahal itu sudah dibentuk kurang lebih 3 tahun lamanya,"kata, Beni.
Baca Juga: Forum Solidaritas PAC PKB Geruduk Kantor DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya
Tindakan kecil yang berarti bagi jajaran DPAC tak pernah menjadi arti di mata jajaran Pengurus DPC sehingga kami memandang dalam langkah-langkah besarpun demikian di lakukan dengan hanya mengira-ngira dan ugal-ugalan.
2. Salah Kelola Pokir Dewan Fraksi PKB Kab.Tasikmalaya.
Berdasarkan pasal 178 permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Aspirasi yang menjadi keinginan kuat dari masyarakat yang di usulkan padawaktu reses dari konstituen sebagai pemilih partai, pertanyaannya berikutnya adalah kemana jumlah anggaran pokir dewan kurang lebih senilai miliar tersebut?.
Pembangunan mana saja serta apa saja yang telah di lakukan? Harus di ketahui oleh semua pihak termasuk kami sebagai kader ditingkat paling bawah.
Baca Juga: Mental Yang Tangguh Dapat Dicapai Dengan 4 Cara Ini, Yuk Simak Apa Saja!
3. Sengkarut Pengelolaan Bantuan Politik dan Iuran Anggota Fraksi.
Alokasi anggaran dana politik yang di kelola oleh DPC PKB Kab. Tasikmalaya di pandang tidak transparan sehingga perlu untuk dibuka kepada kader dan konstituen.
Diduga banyak indikasi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang sebesar tahun 2023 Rp.761.183.500, tahun 2024 5. kemudian Iuran Fraksi dengan total Rp. 32.000.000;/bulan.
"Jadi sekurang- kurangnya dalam setahun sekitar Rp. 1 miliar, hal tersebut tidak di ketahui secara pengelolaan dan distribusi nya," ujar, Beni.
Kata, Beni, ini jelas menjadi tanda-tanya transaparansi dan pengelolaan, karena tidak dirasakan oleh komponen dan struktur partai sampai tingkat Dewan Pengurus Anak Cabang serta ranting.
Baca Juga: Mental Yang Tangguh Dapat Dicapai Dengan 4 Cara Ini, Yuk Simak Apa Saja!
"Kami Forum Solidaritas DPAC PKB Se- Kab Tasikmalaya menyatakan bahwa kepemimpinan Ketua Tanfidz DPC PKB Kab Tasikmalaya H.Ami Fahmi, ST serta Jajaran Pengurus DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya dianggap tidak mampu dan gagal dalam berbagai hal terutama dari 3 poin yang telah kami maksudkan.
Pernyataan sikap yang disampaikan Koordinator Aksi DPAC PKB mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Nana Sumarna.
"Saya sebagai Wakil Ketua DPC PKB hanya menerima aspirasi dari temen temen DPAC PKB se Kabupaten Tasikmalaya yang akan di teruskan ke pimpinan DPC PKB," ujar, Nana.
Soal tiga poin yang disampaikan oleh seluruh DPAC PKB, sya kurang tahu juga karen di pengurus DPC belum ada pembahasan terkait itu. Untuk menjawab semua itu menjadi kewenangan Ketua DPC.***
