Network
Meskipun Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi, kenyataan bagi mereka yang tinggal di sana sangat berbeda. Lebih dari 140.000 penduduk Palestina di Yerusalem telah dipisahkan secara fisik dari kota itu oleh tembok beton sepanjang 700 km, yang mulai dibangun Israel pada 2002.
Tepi Barat
Tepi Barat adalah daerah berbentuk ginjal di tepi barat Sungai Yordan. Antara 1993 dan 1995, perjanjian damai Palestina-Israel langsung pertama ditandatangani antara pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Hal ini menyebabkan pembentukan Otoritas Palestina (PA) – sebuah badan administratif yang akan mengatur keamanan internal Palestina, administrasi dan urusan sipil di wilayah pemerintahan sendiri, untuk periode sementara lima tahun.
Di lapangan, Tepi Barat yang diduduki dibagi menjadi tiga wilayah – A, B dan C.
Area A (18 persen) – Di bawah kendali Palestina – awalnya terdiri dari 3 persen Tepi Barat dan tumbuh menjadi 18 persen pada 1999. Di Area A, PA mengendalikan sebagian besar urusan.
Area B (22 persen) – Di bawah kendali bersama Israel-Palestina – mewakili sekitar 22 persen Tepi Barat. Di kedua wilayah, sementara PA bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan dan ekonomi, Israel memiliki kendali penuh atas keamanan eksternal, yang berarti mereka mempertahankan hak untuk masuk kapan saja.
Area C (60 persen) – Di bawah kendali Israel – mewakili 60 persen Tepi Barat. Di bawah Kesepakatan Oslo, kendali atas wilayah ini seharusnya diserahkan kepada PA. Sebaliknya, Israel mempertahankan kendali penuh atas semua hal, termasuk keamanan, perencanaan dan konstruksi. Pengalihan kendali ke PA tidak pernah terjadi.
Pemukiman ilegal Israel Israeli
Permukiman Israel adalah komunitas Yahudi yang dibangun secara ilegal di tanah Palestina. Saat ini ada antara 600.000 dan 750.000 pemukim Israel yang tinggal di setidaknya 250 pemukiman ilegal (130 resmi, 120 tidak resmi) di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur.
Pemukiman Israel adalah ilegal menurut hukum internasional karena melanggar Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang kekuatan pendudukan memindahkan penduduknya ke wilayah yang didudukinya.
