PRIANGANTIMURNEWS- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengaku senang melihat Ibu-ibu di pasar tersenyum lagi dan harga minyak goreng berangsur turun walau pun belum di semua tempat tetapi kerja perbaikan terus dilakukan.
Dikutip priangantimurnews.com dari Tweter @ZUL_Hasan, semoga lebih banyak lagi Ibu-ibu yg tersenyum karena harga minyak goreng terjangkau dan tidak perlu antri. Bisa. Pasti bisa.
Dalam perbincangan dengan Ibu-ibu di pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Mendag mendengar langsung bahwa minyak goreng banyak apalagi sekarang ada minyak dari pemerintah dengan harga Rp14.000.
Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di KM 92 Tol Cipularang, Jalur ke Jakarta Sempat Mengalami Macet Total
Saat Mendag bertanya pada seorang ibu, "Apakah minyak ada terus, nggak sulitkan," tanya Mendag.
Ibu yang ditanya pun langsung menjawab, Alhamdulillah ada, minyak banyak apalagi sekarang ada minyak dari pemerintah dengan harga Rp14 ribu, Pak menteri, hebat pak Jokowi.
"Tuh suara ibu ibu langsung, ini kan menterinya ibu-ibu," kata Zulhas.
Bahkan seorang Ibu meminta kepada Mendag, tidak menaikan lagi harga minyak goreng.
Baca Juga: Luhut: Beli Minyak Goreng Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi
"Dan harga minyak kan sudah turun jangan dinaikan lagi," ungkap seorang Ibu kepada Mendag, Zulhas.
Saat Mendag bertanya pada seorang ibu,minyak ada terus, nggak sulitkan,
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar di Klender Jakarta Timur untuk memastikan ketersedian pangan.
Dikutip dari twitter @ZUL_Hasan, Mengunjungi pasar di Klender Jakarta Timur untuk memastikan ketersediaan bahan pangan. Terus ikhtiar memastikan harga pangan dan Minyak Goreng terjangkau bagi rakyat.
Baca Juga: Siap-siap Beli Minyak Goreng Harus Pakai PeduliLindungi, Sehari Maksimal 10 Kg
Sebelumnya Menteri Perdagangan yang baru dilantik, Zulkifli Hasan diharapkan untuk bisa mengendalikan harga bahan pokok yang terus saja merangkak naik.
Selain itu, permasalahan minyak goreng tentunya harus menjadi prioritas perhatian bagi Mendag Zulkifli Hasan.
"Sebagai masyarakat saya berharap harga-harga turun, minyak goreng khususnya harus normal kembali, kasihan masyarakat, kepada pak menteri perdagangan yang baru buktikan keberpihakan kepada rakyat," ungkap seorang Ibu Rumah Tangga, Ita asal Rajapolah, 18 Juni 2022.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terpantau kembali turun langsung ke pasar, dengan mengunjungi Pasar Koja, Jakarta Utara.
Baca Juga: NIK dan PeduliLindungi Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah
Zulhas panggilan akrab Zulkifli Hasan mengatakan dengan tegas bahwa komitmennya untuk mengeksekusi perintah Presiden Jokowi dalam mengendalikan harga-harga bahan pokok. Terutama berfokus pada minyak goreng.
Dikutip dalam laman instagram pribadinya Zulkifli Hasan mengatakan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022.
"Saya baru dua hari bekerja, semaksimal mungkin harus cepat menyerap dan memetakan persoalan yang ada. Sekarang saya memantau efektivitas program minyak goreng 2 liter per 1 KTP. Jangan sampai itu yang justru menghambat,” ucap Zulkifli Hasan.
Baca Juga: Harga Minyak di Pasar Kosambi Stabil, Stok Banyak
Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa, pemerintah memastikan semuanya berjalan dengan skema yang ada, Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestik Price Obligation (DPO) minyak goreng curah rakyat akan tersedia di masyarakat dengan harga yang bisa dijangkau atau terjangkau.
Zulkifli Hasan berkomentar setelah kunjungannya ke Pasar Koja, “Tadi saya cek di sini harga wajar, Rp 15.000. kita akan terus upayakan agar semakin sesuai. Saya juga concern soal kualitas dan higienitas minyak goreng curah, harus kita pikirkan bersama-sama," ujarnya.
"Masak di dunia tinggal dua negara yang masih punya minyak curah, Indonesia dan Bangladesh. Malu kita,". ucap Mendag lagi.
Dia juga menambahkan, bahwa pemerintah meminta kerjasamanya kepada masyarakat dan pelaku usaha agar melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam menentukan harga jual minyak goreng. Pemerintah akan selalu memastikan harga minyak goreng terjangkau.
Jika terjadi pelanggaran masyarakat bisa melapor kepada satgas pangan atau pihak terkait.***