PRIANGANTIMURNEWS - Warganet di Twitter ramai menyerukan tagar 'Fadil Harus Dicopot' dari jabatannya terkait kasus Brigadir J.
Tagar ini muncul karena netizen Indonesia yang semakin pintar dalam mengolah berita, sehingga dapat menemukan kejanggalan dalam penyelidikan kasus Brigadir J.
Menanggapi ramainya desakan warganet di media sosial yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot jabatan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pun menilai bahwa hal tersebut wajar saja warganet meminta Fadil dicopot dari jabatannya.
"Terkait pertanyaan dan desakan publik yang ramai di linimasa agar Kapolda Metro Jaya dinonaktifkan, saya rasa wajar dan tak berlebihan," kata Adib.
Menurut Adib, desakan warganet tersebut terjadi karena adanya pertanyaan publik yang bersumber pada kasus di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Lewat Pertarungan Sengit, Persib Bandung Menang Tipis atas PSIS Semarang, pada Laga Liga 1 2022
Dia juga mengatakan terdapat tujuh anak buah Fadil Imran yang disebut Irwasum terlibat dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
"Karena publik melalui kontrol sosialnya masih bertanya-tanya, mulai dari kasusnya ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ada anak buah Kapolda tujuh orang yang disebut Irwasum terlibat, apakah juga ketika Kapolres Jaksel waktu itu (Kombes Budhi Herdi) melapor ke Kapolda atau tidak? Dan Kapolda juga sempat bertemu cipika-cipiki dengan Ferdi Sambo juga. Ini saya kira perlu dijelaskan," kata Adib.
Dia juga menilai bahwa desakan publik mengenai hal tersebut merupakan efek dari pernyataan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa dirinya akan mengusut tuntas kasus tersebut tanpa pandang bulu.
Jelas saja masyarakat yang merasa ada kejanggalan dalam penyelidikan kasus meminta agar Fadil dicopot.
"Desakan publik ini sebagai efek ketika Kapolri menyebut tanpa pandang bulu sesuai arahan presiden untuk usut tuntas dan tegas kasus ini. Nah, ini perlu penjelasan lugas dan menyeluruh dari Kapolri," ungkap Adib.
Seandainya tidak dijelaskan, nanti akan muncul anggapan bahwa ada beberapa pihak yang dilindungi dalam penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J ini.
"Toh kalau dijelaskan secara gamblang misalnya setelah hasil investigasi peran Kapolda tak terlibat di kasus ini kan malah menjadi keuntungan bagi Polri. Polri dinilai sungguh-sungguh, tak setengah hati," kata Adib.
Baca Juga: Kepercayaan Terhadap Polri Dipertaruhkan, Mahfud MD: Presiden Jokowi Percaya Asalkan Cepat
Sementara itu, Adib juga mengatakan bahwa publik perlu mengapresiasi langkah Polri dalam pengusutan kasus yang menggemparkan publik ini.
Meski dinilai lambat dalam prosesnya, penuntasan kasus tersebut bisa menjadi entry point bagi Polri untuk membersihkan anasir jahat dalam tubuhnya.
"Polri dengan tim khusus patut diapresiasi. Walau butuh waktu 1 bulan, setidaknya bisa membuka tabir pelan-pelan yang melibatkan petinggi Polri. Sebanyak 31 anggota yang melanggar etik ditindak tegas. Ini juga bisa menjadi entry point bagi Polri untuk membersihkan anasir anasir jahat dalam tubuh Polri," ungkapnya.
Dia juga menilai bahwa citra Polri diselamatkan oleh publik dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.
Sebab, kata Adib, kalau publik tidak ramai membicarakan kasus tersebut, pengusutan kasus bisa berjalan sesuai dengan kronologi awal.
"Justru citra marwah polri diselamatkan oleh masyarakat, menurut saya melalui kasus ini, bukan tim khusus polri. Kalau publik dari awal tidak ramai melakukan kontrol sosial soal kasus ini, bisa berjalan sesuai kronologis awal," katanya.
Lebih lanjut, Adib mengatakan bahwa faktor besar terungkapnya kasus tewasnya Brigadir J adalah publik.
Baca Juga: 10 Link Twibbon Rayakan Hari Pramuka ke 61, 14 Agustus 2022 Gratis! Background Lucu dan Kekinian
Sebab, menurutnya Adib, opini publik telah mengawal kasus tersebut melalui berbagai dugaan yang banyak kejanggalan.
"Ingat lho, salah satu faktor besar terbukanya tabir kasus yang mencoreng Polri ini karena kontrol sosial, opini publik yang mengawal kasus ini, karena publik menduga dari awal banyak kejanggalan," sambungnya.***