PRIANGANTIMURNEWS - Ada kabar menggembirakan bagi para pendaftar calon jemaah haji yang belum terpanggil.
Untuk pelunasan biaya haji demi meringankan beban jamaah yang akan berangkat pada musim haji 1445 Hijriah/2024 bisa dicicil.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan untuk meringankan para jamaah. Ia mengusulkan pelunasan biaya haji bisa dengan skema cicilan.
Baca Juga: Aneh! Ditanya Kasus Ponpes Al-Zaytun: Menag Yaqut Malah Tertawa dan Enggan Memberi Komentar
"Kami mengusulkan formula cicilan pelunasan agar calon jamaah tidak terlalu berat," ujar Menag Yaqut saat menghadiri penutupan Munas dan Konbes NU di Jakarta, Selasa 19 September 2023.
Menag menyebutkan sebelumnya, pelunasan dilakukan setelah penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Skema pelunasannya dilakukan dalam satu kali pembayaran.
Untuk tahun 2024 nanti, Menag Yaqut mengusulkan agar skema pelunasan diubah. Jamaah calon haji bisa melakukan pelunasan hingga tenggat waktu yang diberikan.
"Kalau kemarin kan harus langsung lunas. Nah, sekarang dibolehkan untuk melakukan cicilan supaya agak ringan saat melakukan pelunasan," ujar Yaqut.
Baca Juga: Menag Yaqut Sebut Penembakan Kantor MUI Pusat bukan aksi Teroris, Tapi...
Menag menjelaskan bahwa usulan ini akan dibawa ke rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Rencananya pada 27 September 2023 akan dilakukan evaluasi keuangan haji bersama Komisi VIII DPR RI.
"Kemudian nanti Insya Allah di pertengahan Oktober sudah mulai pembahasan untuk pelaksanaan haji tahun depan," katanya.
Sebelumnya Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 Hijriah/2024 .
Baca Juga: 4 Juli 2023 Jamaah Haji Indonesia Mulai Tinggalkan Tanah Suci, Ini Jadwalnya
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan Komisi VIII DPR dan Kemenag akan membentuk Panitia Kerja BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 paling lambat akhir September 2023.
Di samping menyepakati rencana pembentukan Panitia Kerja BPIH, rapat kerja Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati perlunya penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan yang ramah lansia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.***