Tanggapi Legalisasi Investasi Miras, Ferdinand Hutahaean: Munafiknya Luar Biasa

Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan syarat, investasi hanya dilakukan di empat provinsi.

Baca Juga: Sandiaga Uno Merayakan Ultah Sang Ayah yang ke 85, Sandiaga: Alhamdulillah Masih Sangat Fit dan Bugar

Keempat provinsi tersebut adalah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan aspek budaya dan kearifan lokal setempat.

Adapun penanaman modaldi keempat provinsi tersebut telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan Gubernur.

Hingga saat ini, Perpres tersebut masih menjadi bahan perdebatan di beberapa kalangan terutama oleh beberapa kelompok yang berafiliasi dengan organisasi agama.***