Network
NVIC dan kelompok anti-vax lainnya telah dituduh "mengobarkan ketakutan tentang beberapa kematian" sejak peluncuran vaksin COVID-19 secara global, meskipun ada pernyataan dari otoritas medis yang mengklaim bahwa penyebab mendasar lainnya yang harus disalahkan atas kematian tersebut, bukan penyebabnya.
Facebook melarang kesalahan informasi vaksin
Pejabat kesehatan telah lama mengkritik situs media sosial karena tidak berbuat cukup banyak untuk mengatasi kesalahan informasi vaksin, yang telah diperingatkan oleh WHO dapat "membalikkan kemajuan puluhan tahun yang dibuat dalam menangani penyakit yang dapat dicegah". Facebook telah dikutip oleh para peneliti sebagai pusat klaim palsu terkait vaksin.
“Facebook adalah pusat misinformasi vaksin dari situs media sosial,” Ana Santos Rutschman, asisten profesor hukum di Sekolah Hukum Universitas Saint Louis, mengatakan kepada Al Jazeera - mengutip banyaknya pengguna di platform tersebut, yang lebih dari 2,7 miliar pengguna aktif bulanan pada Januari 2021.
Pada 8 Februari, Facebook mengumumkan telah menghapus semua informasi yang salah tentang vaksin dari platformnya sambil memperluas daftar kebohongannya dengan lebih banyak "klaim yang dibantah".
"Seiring perkembangan situasi, kami secara teratur memperbarui jenis klaim yang kami hapus berdasarkan panduan dari organisasi kesehatan terkemuka seperti WHO," kata juru bicara Facebook kepada Al Jazeera dalam pernyataan yang dikirim melalui email.
Selama wabah campak 2019 di AS, sebuah studi oleh para peneliti di Universitas George Washington terhadap 100 juta pengguna Facebook menunjukkan bahwa sementara secara absolut karena semakin banyak pengguna yang pro-vaksin, mereka yang memiliki pandangan anti-vaksin jauh lebih aktif secara online.
Sejak itu, situs media sosial telah meningkatkan upayanya untuk memoderasi konten terkait kesehatan. Selain memperbarui daftar klaim palsu mereka, Facebook dalam pembaruan Februari mengatakan sedang melakukan upaya untuk meningkatkan kebijakan hasil pencarian dengan mempromosikan "hasil yang relevan dan berwibawa", dan menghubungkan ke sumber daya pihak ketiga untuk memberikan informasi ahli tentang vaksin.
Mengenai Instagram, perusahaan tersebut mengatakan secara aktif berupaya untuk mempersulit menemukan halaman yang "membuat orang enggan mendapatkan vaksinasi". Perusahaan media sosial Twitter juga memberlakukan kebijakan yang mewajibkan penghapusan tweet yang memberikan informasi palsu tentang virus corona.
