Network
PRIANGANTIMURNEWS - Program bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi gaji atau Upah bagi pekerja buruh (BSU) tahun 2021 salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.
"BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram @kemnaker Jumat 20 Agustus 2021.
Kata Anwar, program BSU juga membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya selama masa pandemi dan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Covid-19.
Baca Juga: Simak, 5 Tanda Kedewasaan Seorang Wanita Bukan Soal Umur
“Bantuan subsidi upah di masa pandemi Covid-19, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan nonesensial, sebanyak 24,66 persen pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72 persen berpotensi dirumahkan," kata Anwar.
Dikatakan Anwar jadi dari fakta tersebut tentunya pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi negatif ini bisa kita hindari, minimal bisa kita kurangi, baik melalui bantuan pemerintah ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya.
"Adanya bantuan pemerintah dan sosial lainnya agar perusahaan dan pekerja buruh tetap dapat melakukan proses produksi,” kata Sekjen Anwar.
Baca Juga: Pekerja Migran dan Calon Pemagang Luar Negeri Wajib Divaksin, Kemnaker Gencar Lakukan Vaksinasi
Dalam memitigasi dampak permberlakuan kebijakan PPKM akibat pandemi Covid-19, pelaksanaan BSU tahun 2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan BSU tahun 2020.
Pertama, dari sisi cakupan. Dimana pada tahun 2020 BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak pandemi.
