Network
PRIANGANTIMURNEWS- Layanan bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) berbasis metaverse diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Layanan tersebut diperkenalkan untuk menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan adanya layanan itu, pemerintah daerah dapat berkonsultasi dengan pemerintah pusat lewat virtual.
"Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi," kata Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Akmal Malik.
Baca Juga: Joko Suranto Disambut Warga Bak Pejabat, Usai Bangun Jalan di Desanya
Nantinya, Akmal juga akan memberikan akun khusus bagi pemda untuk dapat mengakses layanan tersebut.
“Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi,” lanjut Akmal.
Layanan itu diuji coba dan diluncurkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26, Senin 25/04/2022 lalu. Diketahui, beberapa pejabat Kemendagri tampak mencoba layanan tersebut dan menggunakan kacamata virtual reality.
Baca Juga: Cara Menghentikan Rambut Rontok, Cukup Dengan Menggunakan Santan
Sebagai informasi, kasus korupsi kerap terjadi di lingkungan perda. Salah satu yang terbaru adalah kasus dugaan suap yang melibatkan Ade Yasin selaku Bupati Bogor.***
