Network
PRIANGANTIMURNEWS - Menindaklanjuti seruan Menhan Prabowo Subianto yang ditolak mentah-mentah oleh Menhan Ukraina dan menjadi gunjingan dunia internasional,
Presiden RI Joko Widodo akan memanggil Menhan.
Pemanggilan dilakukan untuk ke miminta penjelasan lebih lanjut mengenai usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan dan menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.
Baca Juga: Proposal Perdamaian Prabowo Disentil Telak Menhan Ukraina: Rencana Rusia atau Indonesia
Presiden menyatakan bahwa usulan yang diajukan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan usulan dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum pernah bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Oleh karena itu, Presiden berencana memanggil Menhan untuk meminta penjelasan mengenai usulan tersebut.
Kendati demikian, Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo.
"Mungkin hari ini atau besok saya izin, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah saran untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menhan menyampaikan setidaknya empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
Baca Juga: Sandiaga Bersilaturahmi ke Menhan, Netizen Minta Prabowo Legowo Dukung Anies-Sandi
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa wilayah untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu (3/6).
Usulan itu menuai tanggapan yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menolak menolak saran dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tetapi ia menyebut saran tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri."
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
Setelah usulan tersebut menimbulkan pro-kontra, pada Senin (5/6), Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva secara bergantian menyambangi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pertemuan tertutup.***
