PRIANGANTIMURNEWS- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Tasikmalaya dinilai banyak pelanggaran.
"Penyaluran BPNT yang dilakukan secara tunai dan dirapel selama 3 bulan mulai Januari hingga Maret dipandang banyak sekali pelanggaran." kata Koordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Parongponteng (Gempar) Mujib Rahman Wahid saat melakukan aksi Rabu 9 Maret 2022.
Aksi ini merupakan sebuah langkah perlawanan untuk mendobrak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu yang berkaitan dengan penyaluran BPNT.
Baca Juga: Download Lagu Cinta Sampai Mati - Raffa Affar, Tinggal Klik di Sini, GRATIS
"Aksi ini merupakan langkah kongkrit untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait adanya penyaluran BPNT yang diduga banyak ketimpangan."katanya.
Penyaluran BPNT yang diduga ketimpangan dilihat dari segi kualitas, kuantitas maupun prosedur dan tidak transparan dalam pengalokasian sembako.
"Secara juknis proses penyaluran BPNT di Kecamatan Parungponteng tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena yang terjadi di lapangan menggunakan peraturan yang dibuat oleh oknum oknum tertentu."ujarnya.
Baca Juga: Polisi di Pangandaran Bagikan Sembako bagi Warga yang Mau Divaksin Dosis Satu
Aturan yang dibuat oleh oknum tertentu tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi ketika proses penyaluran yang tidak sesuai aturan.
"Kita menyebut tidak transparan diawali dengan hasil temuan dari keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di wilayah Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya."ujarnya.
Yang menjadi sorotan semua pihak terkait adanya ancaman jual paksa beras, telor, daging Ayam dan lainnya. Padahal uang BPNT ini bisa dibelanjakan secara bebas mau di warung manapun sesuai aturan yang berlaku saat ini.
Baca Juga: Lirik dan Link Download Lagu Viral Raffa Affar 'Cinta Sampai Mati', KLIK DI SINI GRATIS
"Saya berharap dengan adanya aksi demonstrasi ini dapat memberikan kesadran, efek jera bagi para pelaku mapia BPNT. Sehingga ke depan berjalan sesuai dengan peraturan."ujarnya.
Dalam aksi ini juga membuat surat perjanjian dengan seluruh pihak terkait yang di tandai dengan adanya penandatanganan pakta integritas.
Pakta integritas penandatanganan dengan pihak pihak terkait, ke depan penyaluran BPNT harus dilakukan sesuai dengan juknis dan aturan yang sudah ditetapkan.***