Network
PRIANGANTIMURNEWS - Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Hak untuk menyatakan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Givan Alifia Muldan selaku kader PC PMII Kab Tasikmalaya, menuturkan bahwa di tengah kontestasi dan polarisasi politik yang tengah terjadi, demonstrasi pun semakin marak terjadi.
Baca Juga: Mahasiswa Tasikmalaya Desak Pertamina Kembali Menurunkan Harga Pertamax
Hal ini turut menjadikan netralitas dan profesionalitas aparat kepolisian mendapatkan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Tapi tidak sesuai dengan kenyataananya justru sahabat-sahabat kami dari Kota Tasikmalaya yang menggaungkan suaranya dalam polemik yang sedang hangat terjadi saat ini yakni aksi tolak kenaikan BBM justru kian mendapatkan represiditas yang di luar batasan.
Adapun kemudian, pembatasan kebebasan berpendapat di muka umum telah menimbulkan citra buruk bagi aparat kepolisian di mata masyarakat, akibat berbagai tindakan represif dan tidak terukurnya penggunaan diskresi yang kerap kali terjadi.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer Hari ini Kamis 7 April 2022, dari Karier, Kesehatan hingga Cinta
Givan Alfian Muldan sangat berharap melalui metode yuridis normatif, semoga berita ini menelisik bagaimana sejatinya negara menjamin akses dan keamanan atas seluruh bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
Teermasuk dalam hal kebebasan memberikan pendapat di muka umum, serta menganalisis bagaimana seharusnya wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penanganan unjuk rasa dilaksanakan.
