Fadli Zon sebut Pengelolaan TMII untuk Bayar Utang Negara, Moeldoko Tanggapi Tegas

- 9 April 2021, 18:37 WIB
Kolase Kepala Staff Kepresidenan RI dan Mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fadli Zon
Kolase Kepala Staff Kepresidenan RI dan Mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fadli Zon /Instagram @moeldoko @fadlizon/Jumat, 9 April 2021

PRIANGANTIMURNEWS- Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) telah diambil alih Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dari Yayasan harapan Indonesia.

Mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fadli Zon sebut pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) setelah dikelola negara untuk bayar utang. Melalui akun resmi Twitternya Kamis, 8 April 2021.

Pernyataan Fadli Zon ditanggapi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dia menegaskan bahwa TMII akan dikelola BUMN secara Profesional dalam sektor pariwisata.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Pengungsian Bencana Para Warga di Desa Amakaka

"Semua pengelolaan TMII akan dikelola secara profesional oleh BUMN bidang Pariwisata. Agar lebih jelas dan dapat dipahami masyarakat dengan baik," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kantor KSP di Jakarta. Jumat, 9 April 2021.

Tambahnya, informasi yang mengatakan TMII akan dikelola yayasan baru yang dibentuk Presiden Jokowi itu semua tidak benar.

"Saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul yayasan baru yang dikelola Pak Jokowi. Itu pandangan primitif," ucap mantan Panglima TNI itu menegaskan.

Baca Juga: 5 Alasan Ini yang Menjadikan Mudik 2021 Dilarang Oleh Pemerintah

Ke depannya, TMII akan dikelola sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara. TMII juga akan dikelola agar mampu berkontribusi kepada penerimaan negara.

"TMII ke depan harus betul betul ditempatkan sebagai sebuah tempat yang memiliki nilai keekonomian, sosial budaya dan beragam nilai di dalamnya," ujarnya.

Saat ini, setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII terbit, TMII akan dikelola oleh tim transisi yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Perpres tersebut juga menjadi landasan hukum berakhirnya pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita sejak 1977 yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977.

Baca Juga: Bayi Kembar Siam Dempet Dada dan Perut Berhasil Dipisahkan Tim Dokter RSHS Bandung

Tim transisi akan bekerja selama tiga bulan untuk memindahkan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita. Selama tiga bulan itu pula, Yayasan Harapan Kita wajib menyerahkan laporan pengelolaan aset negara itu.

Kemensetneg sejak 2016 telah memberikan pendampingan kepada manajemen pengelola TMII, dengan melibatkan tim Fakultas Hukum UGM dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ada tiga rekomendasi yang diberikan ke Kemensetneg yaitu pengelolaan TMII oleh swasta, pengelolaan dengan skema kerja sama pemerintah, atau pengelolaa Badan Layanan Umum (BLU).

"BPKP juga telah melihat, mengaudit perkembangan TMII. BPKP meminta Mensesneg untuk menangani. Dari pertimbangan itu maka keluarlah Perpres yang baru yakni Perpres 19/2021," tutur Moeldoko.***

Editor: Agus Kusnadi

Sumber: ANTARA Twiter


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah