Network
"Pertanyaan nya apakah mungkin pihak kepolisian terlibat mendukung salah satu paslon. Kalau saya menduga mungkin saja, tetapi bukan polisinya, tetapi oknumnya,"kata Dr.Ani.
Bicara demokrasi tidak sehat, itu dilihat dari berbagai faktor salah satunya dari faktor jiwa atau kejiwaannya.
Baca Juga: Resmi! Permohonan Uji Materi Batas Usia Capres- Cawapres PSI Ditolak Mahkamah Konstitusi
Pakar Hukum Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. menyebut, bicara refleksi perjalanan demokrasi mungkinkah pihak kepolisian terlibat dalam politik praktis, menurut saya, mungkin saja.
Bicara soal pihak kepolisian terlibat dalam politik mendukung salah satu capres. Faktanya sudah ada di Indonesia apalagi dengan ada undang undang baru tentang ASN, itu sangat berbahaya.
"Dengan adanya undang undang ASN yang baru TNI bisa menjadi Kepala Dinas, pengamatan saya itu sangat berbahaya. Nah ini menjadi tugas para generasi Suara Gen Z," ujar Andi.
Baca Juga: Siti Zuhro Sebut Demokrat Lebih Masuk Akal Gabung Koalisi Indonesia Maju Pengusung Capres Prabowo
Kalau polisi tentara di didik untuk menyelesaikan masalah secara represif. Jika keberpihakan polisi terhadap politik itu permasalahan politik, bukan permasalahan hukum.
"Jadi penyelesaian polisi terlibat dalam politik mendukung salah satu paslon capres bisa dilakukan dengan cara politik, salah satunya melalui diskusi, atau melakukan aksi,"kata Andi.
Berkacamata dari mulai jaman orde baru hingga sekarang sistem perjalanan demokrasi ada perbaikan, berbeda dengan dulu. Kalau dulu saya baru memasang sepanduk sudah di giring.
