Network
PRIANGANTIMURNEWS - Laut China Selatan hingga saat ini masih menjadi titik panas antara Tiongkok (China) dengan negara-negara ASEAN.
China sebelumnya telah mengklaim hampir seluruh kawasan perairan di Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya.
Klaim Tiongkok atas Laut China yang disebut 'Nine Dashed Line', juga menyeret ketegangan kawasan antara Indonesia dan China yang melibatkan perairan utara di pulau Natuna.
Baca Juga: TNI Pastikan KTT ke-43 ASEAN Jakarta Berjalan Aman
Disamping itu Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim berdaulat di Laut China Selatan.
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika kawasan sengketa tersebut menyeret nama Amerika Serikat (US) untuk ikut andil dalam permasalahan wilayah tersebut.
Dalam hubungan Filipina dengan AS yang semakin menguat, telah memberikan akses yang lebih bebas ke pangkalan militer Washington.
Menjadi markas laihan militer gabungan terbesar antara kedua negara tersebut. Kondisi tersebut dianggap sebagai hal yang provokatif oleh Beijing.
Untuk memecahkan solusi yang semakin kompleks tersebut, China mengusulkan untuk membentuk Komunitas Maritim dengan dialog yang lebih sehat.
Tujuan pembentukan tersebut tidak lain untuk mendorong apa yang China sebut sebagai perdamaian dan stabilitas maritim di Laut China Selatan yang diklaimnya.
Baca Juga: ASEAN Serukan Penyelesaian Konflik Laut China Selatan
Usulan tersebut kemudian dituangkan dalam buku putih yang memiliki judul: 'A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Action'
Buku putih tersebut diterbitkan oleh CGTN tepatnya pada Selasa, 26 September 2023. Selain berisi permasalahan Laut China Selatan yang semakin kompleks.
Dititik pembentukan komunitas maritim yang didasarkan pada prinsip untuk semua negara saling 'menghormati, kesetaraan, kerja sama dan menguntungkan'.
"China meyakini bahwa konsep ini dapat membantu mendorong perdamaian dan stabilitas pada bidang maritim," isi dokumen CGTN tersebut.
"Serta menciptakan masa depan yang jauh lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi semua orang," tambahnya.
Dalam pernyataan dokumen tersebut juga memuat komitmen China untuk menyelesaikan sengketa hak maritim dan perselisihan kepentingan di Laut China Selatan dengan jalan 'dialog dan konsultasi'.
Baca Juga: Srikandi Indonesia Kembali Berkiprah di Sepak Bola ASEAN
China juga menyatakan telah menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC) dengan efektif, yang disepakati tahun 2002 bersama negara-negara ASEAN.
DoC sebelumnya juga telah meminta semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut untuk menahan diri dari aktivitas mengancam yang akan menimbulkan perselisihan.
Menghormati kebebasan berlayar dan terbang di kawasan tersebut. China pun mengusulkan untuk memperkuat konektivitas maritim dari pembangunan kemitraan ekonomi biru bersama.
Langka awal China tersebut tidak lain adalah salah satu strategi untuk menahan perselisihan dengan ASEAN dari kalim dalam 'Nine Dashed Line'.
Namun China menjadi lebih agresif, ketika militer AS ikut andil dalam permasalahan China dengan negara-negara ASEAN.
Menyebutnya sebagai tindakan provokatif dari kedua negara yang saling bersaing ketat dalam segala bidang termasuk perekonomian maritim.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: ASEAN Para Games Ajang Positif bagi Difabel
Laut China Selatan menjadi salah satu jalut penting yang menjadi rute perdagangan internasional yang memiliki nilai Rp 45.000 triliun (tiga triliun US dolar) tiap tahun.
Selain jalur tersebut juga kaya akan sumber daya maritim, energi mineral, minyak dan bahkan gas.***
