Network
Pemerintah perlu kiranya membuka akses informasi yang luas bagi publik agar potensi disinformasi tidak kembali terulang.
Berkaca pada perhelatan politik 2019 banyak menyita energi masyarakat dan menimbulkan polarisasi yang lukanya masih terasa hingga kini.
"Bertebaran kampanye hitam dan kampanye negatif hingga isu SARA kerap terjadi hingga di dunia maya netizen terpecah menjadi cebong dan kampret," papar Firmawati.
Insiden perpecahan netizen jadi pukulan psikososial sebagai bangsa yang besar.
"Semestinya perbedaan yang ada sudah selesai melalui bingkai Bhinneka Tunggal Ika," tutur Firmawati.
Baca Juga: Rizky Billar Penuhi Panggilan Penyidik Polres Metro Jaya Jakarta Selatan, Dicecar 38 Pertanyaan
"Kita harus waspada lantaran sangat potensi ada buzzer politik, politisasi isu besar yang menyasar fundamentalisme hingga menimbulkan ketersinggungan, perpecahan, hingga konflik masyarakat khususnya di dunia digital," tegas Firmawati.
Firmawati juga membeberkan, harus meminimalisir penyebaran informasi dengan cara melakukan edukasi pada publik.
Publik harus selalu diingatkan agar bijak dalam mengelola informasi yang dia dapat.
"Salahsatu pakar di Indonesia menyatakan, misinformasi adalah bagaimana penyebaran informasi yang keliru tanpa unsur kesengajaan," kata Firmawati.
