PRIANGANTIMURNEWS -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat penghargaan Digital Government Award dari KemenPANRB.
Penghargaan yang diraih Kemenkumham karena keberhasilannya menerapkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menyebut hasil evaluasi SPBE Kemenkumham telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019.
"Pada evaluasi tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18,"kata, Andap Budhi kepada priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Humas Lapas Tasikmalaya Kamis 23 Maret 2023.
Andap menambahkan, tahun 2021, meningkat menjadi 3,68 dan ditargrtkan tahun 2023 meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan.
Baca Juga: 5 Inspirasi Menu Berbuka Puasa, Mudah Dimasak!
Penerapan pemerintahan digital di Kemenkumham memungkinkan terjadinya kolaborasi antar unit, baik dalam internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal.
Tujuannya, untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau.
Kemenkumham ingin semua layanan publiknya bebasis digital. Saat ini tidak kurang dari 35 layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital.
"35 layanan digital di antaranya, pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM," kata, Andap.
Baca Juga: Selama Ramadhan 1444 H, Presiden Jokowi Melarang Pejabat Negara Melakukan Buka Bersama
"Komitmen Kemenkumham yaitu pelayanan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan," kata, Andap.
Digital Government Award merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik.
Penghargaan bagi Kemenkumham diterima oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM.
Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Sepuluh Rumah di Penggilingan Cakung Jaktim Hangus Terbakar
Di tempat yang sama Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya menyatakan tekad seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Jabar mendukung layanan publik Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis digital.
Mendukung Kemenkumham dengan tujuan untuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan.***