PRIANGANTIMURNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang berhasil diamankan dalam sejumlah kasus korupsi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Serah terima BMN ini dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Institusi, KPK melalui Ketuanya Firli Bahuri dan Kemenkumham melalui Menkumham Yasonna H. Laoly.
Serah terima ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan aset negara yang telah disalahgunakan oleh para pelaku maling aset negara.
Baca Juga: Ada Pungli di Rutan KPK? Menkopolhukam Mahfud Minta KPK Menindaklanjuti
Penyerahan ini dilakukan dalam rangka penetapan status penggunaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KM.6/2023 dan Nomor 72/KM.6/2023 tentang penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penyerahan BMN juga diawali penandatangan berita acara serah terima antara Ketua KPK dan Menteri Hukum dan HAM R.I.
Baca Juga: Eks Kadis PUPR Pemprov Papua Ditahan KPK, Terkait Kasus Suap Lukas Enembe
Penandatanganan prasasti oleh Ketua KPK, dan penyerahan dokumen kepemilikan aset dari Ketua KPK Kepada Menteri Hukum dan HAM.
Adapun objek yang diserahkan KPK kepada Kemenkumham R.I berupa 2 bidang tanah, bangunan gudang, bangunan mess dan kanopi di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat serta 2 unit kendaraan mobil.
Menkumham R.I Yasonna H. Laoly menyampaikan objek yang akan diserahkan KPK kepada Kemenkumham akan digunakan sebaik-baiknya untuk Rupbasan Kelas I Bandung dan Rupbasan Samarinda.
"Semoga sinergitas ini dapat terus berjalan dengan baik,"kata, Yasonna kepada priangantimurnews.pikiran-rakyat.com melalui Lapas Kelas llB Tasikmalaya Kamis 13 Juli 2023.
Kepada Kakanwil Jawa Barat dan Kakanwil Kalimantan Timur kata, Yasonna, saya titipkan untuk menjaga amanah ini dengan baik. dan selalu menjunjung tinggi integritas demi nama baik Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Diungkapkan, Ketua KPK R.I Firli Bahuri dalam kuliah umumnya menyampaikan kita sepakat bahwa korupsi adalah musuh kita bersama.
"Korupsi kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi,"ujar, Ketua KPK, Firli.
Tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara. Bukan hanya merugikan perekonomian negara. Tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia.
"Oleh karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan,"ujarnya.
Kenapa terjadi korupsi ?.
Dikarenakan adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, rendahnya hukuman pada pelaku korupsi.
Firli mengajak kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk melakukan telaahan dan kajian terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak memberikan celah sedikitpun kesempatan
KPK sudah 20 tahun lebih berkecimpung dalam pemberantasan korupsi, tetapi KPK akan tetap bekerja secara profesional.
KPK tidak akan lelah memberantas Korupsi.
Hal yang penting dilakukan KPK dalam memberantas korupsi yaitu dengan melalui pendidikan, pencegahan melalui perbaikan sistem, penindakan profesional, tegas dan tidak pandang bulu.
Keinginan KPK kedepan Indonesia bebas dari korupsi, untuk itu mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan impian tersebut.
Kemenkumham akan bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan aset negara yang telah diserahkan.
Seluruh barang tersebut akan dikelola secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Serah terima ini merupakan langkah penting dalam memulihkan aset negara yang disalahgunakan dan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.
KPK dan Kemenkumham berkomitmen untuk terus bekerja sama dan meningkatkan kerjasama dalam mengembalikan aset negara yang telah dirampok oleh para koruptor.
Dengan adanya serah terima ini, diharapkan integritas dan transparansi pemerintah semakin ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah dapat semakin membaik
Serah terima BMN hasil dari rampasan negara dilakukan antara KPK dan Kemenkumham R.I dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Jl. Jakarta No. 27 Lt. II Bandung.
Pada penyerahan aset BMN, turut menyaksikan, Dirjen PAS Reynhard SP. Silitonga, Kepala Biro Pengelolaan BMN Novita Ilmaris, Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya.
Selain itu menyaksikan, Kakanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan, Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Asep Guntur Rahayu.
Turut hadir, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jabar, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Barat, Kepala Rupbasan Samarinda Dony Setiawan.***