PRIANGANTIMURNEWS - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum hingga saat ini berdiri, meski belum tuntas, namun masih menjadi bahan perbincangan.
Keberadaan Ibu Kota Negara Nusantara juga kini menjadi bahan perdebatan pada gelaran debat Calon dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 yang kini masih masih hangat.
Adanya perdebatan pembangunan IKN Nusantara dalam debat Capres dan Cawapres mendapat tanggapan dari Ketua Badan Anggaran (Bangar) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI).
Baca Juga: Banggar DPR Setujui Penyesuaian Subsidi dan Kompensasi Sektor Energi
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah angkat bicara mengenai beban negara dalam menanggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan Said menyusul beberapa kali topik IKN dibahas dalam debat Capres maupun Cawapres 2024.
Kata Said, pembangunan Nusantara dilakukan melalui konsep kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Baca Juga: Jakarta Disebut Kota Terpolusi di Dunia: Dari PLTU Batubara Sampai Framing Pindah IKN
Jadi, anggarannya bukan cuma dari APBN. Melainkan ada peran swasta dan BUMN dalam mendukung kelancaran pembangunan Nusantara.
"Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BUMN), serta investasi swasta," kata Ketua Bangar Said Senin 25 Desember 2023.
Said menjelaskan, menurut catatan yang dimiliki nya, sumber pendanaan Ibu Kota Negara sejauh ini masih berasal dari APBN.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun.
Kemudian di tahun 2023 dianggarkan Rp 29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp 40,6 triliun.
"Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun," Said yang merupakan politisi dari PDIP.
Oleh karena itu, jika sumber dana pembangunan Nusantara ditargetkan kepada tiga pihak, maka indikasinya APBN sebesar Rp 90,4 triliun.
Baca Juga: China Minta APBN Jamin Utang Proyek Kereta Cepat, Ketua DPD RI Menolak
Sedangkan badan usaha yang swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan badan usaha yang BUMN mencapai Rp 252,5 triliun.
"Hingga tahun depan alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, hampir mencapai 20 persen sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran, yang menargetkan penggunaan APBN maksimal 20 persen saja untuk anggaran IKN," papar dia.
Diketahui, pada debat Cawapres beberapa waktu lalu, Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengungkap sumber dana pembangunan IKN dari kas negara hanya berjumlah 20 persen.
Baca Juga: Wow, Pemerintah Bangun 47 Tower di IKN, Khusus untuk ASN, TNI, dan Polri
"Sejauh ini saya juga mencermati belum ada realisasi konkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BUMN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang undang," ucap dia.
"Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan," ujar Said.***