Network
Oleh karena itu, guna mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui skema pinjam pakai lahan.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Achmad Latif menyatakan, perjanjian kerja sama pinjam pakai lahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan rencana yang sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024.
Menurutnya, penyediaan infrastruktur telekomunikasi seluruh desa dan kelurahan di wilayah 3T menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum BAKTI Kementerian Kominfo.
"Kami dimandatkan untuk menutup kesenjangan digital di 9.113 (desa dan kelurahan), di mana di tahun 2020 ini kami sudah menyelesaikan kira-kira 1.200 lebih untuk layanan 4G," ujarnya, dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, di Jakarta, Senin,13 Desember 2021.
Perjanjian Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan tersebut dihadiri pimpinan kepala daerah dari 14 kabupaten, yaitu Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Papua Barat), Boven Digoel (Papua), Merauke (Papua), Buru (Maluku), Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Tojo Una-Una (Sulawesi Tengah), Pulau Taliabu (Maluku Utara), Boalemo (Gorontalo), Paniai (Papua), Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kepulauan Yapen (Papua), Gorontalo Utara (Gorontalo), Kepulauan Natuna (Kepri), dan Buru Selatan (Maluku).
Baca Juga: Indah Hamil, Toni Datang Bawa Kertas Perceraian , Sinopsis Tersanjung The Series Episode 5
Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya di wilayah 3T merupakan program kerja utama BAKTI Kementerian Kominfo.
Salah satu program yang akan diselesaikan yaitu penyediaan sinyal 4G melalui pembangunan BTS di 7.904 lokasi hingga tahun 2022 mendatang.
Menurut Dirut Anang Latif, dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, operator seluler biasanya menggunakan SITAC atau Site Acquisition.
Namun demikian, pemerintah membentuk skema kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan terobosan.
