Network
Baca Juga: KEJANGGALAN YANG BERUJUNG SKENARIO BARU? Berbagai Kejanggalan Dalam Rekontruksi Kasus Brigadir J!
Pemerintah bahkan bisa menggembosi KPK daripada memperkuat komisi ini sekian lama mengendap perubahan di undang-undang KPK yang diwacanakan sejak tahun 2010 tahun 2019 kembali mencuat tak melibatkan pimpinan KPK bahkan rapatnya tertutup waktu pembahasan yang super duper cepat hanya 13 hari saja,
Tak menghiraukan gelombang protes warga di luar gedung 19 bersamaan dengan Penghujung masa jabatan anggota DPR revisi UU KPK disahkan aneh belum lagi revisi undang-undang ini dianggap bermasalah.
Selain tidak mengindahkan suara publik dan KPK sendiri perubahan ini malah memperumit KPK dalam penindasan kasus dengan alur yang birokratis mengutip kata data Indonesian corruption watch.
Adanya ketidakjelasan norma dalam aturan terbaru KPK hal yang penurut paling jelas adalah pembentukan dewan pengawas yang diatur dalam pasal 37 A dan B yang bisa mengintervensi penyidikan hingga penggeledahan ini akan menjadi masalah dalam hal independency kebijakan di ranah kesehatan saja bisa aneh.
Sejak Juli tahun 2019 badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Kesehatan telah defisit yang diperkirakan mencapai 13 triliun BPJS kesehatan pemerintah pun memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Sejak 1 Juli 2021.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir terjadi pada 1 Jan 2021 lalu tepatnya untuk peserta kelas 3 biaya yang harusnya dibayarkan naik dari 25.500 menjadi 35.000 perbulannya masih dari laporan yang sama Juli 2022.
BPJS Kesehatan secara bertahap akan menghapus kelas 1-3 untuk para pesertanya dan menggantinya dengan kamar rawat inap standar meski begitu isu kenaikan iuran untuk kesekian kalinya tahun ini masih simpang siur.
Karena banyak ya tes hanya saja kebijakan yang datang dan pergi tak jelas arahnya kemana hampir sama tidak jelasnya dengan BPJS itu sendiri dari kebocoran data penduduk yang diperjualbelikan secara online.
