Nasib Rakyat Dipertaruhkan? Dereta Kebijakan Kontroversial Pemerintahan Jokowi Yang Dianggap Merugikan!

Baca Juga: Kasus Subang Memanas: Ada Orang Yang Mendengar Amalia Mustika Ratu Sempat Berteriak Saat Kejadian?Ini Faktanya

Hingga verifikasi data dan klaim layanan kesehatan Mulai berlaku 1 Juli 2020 masih soal kesehatan pada peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu penanganan virus Corona tahun 2020 disinyalir ada ketimpangan.

Ada aturan kekebalan hukum bagi anggota komite stabilitas sistem keuangan atau kssk disitu alias tidak bisa dipidana sendiri berisi Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara Gubernur Bank Indonesia punya hak suara,

Ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan punya hak suara dan ketua dewan komisioner LPS tanpa hak suara pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana,

Baca Juga: SUNGGUH MENGEJUTKAN! Hasil Rekontruksi Kasus Brigadir J, Inilah Motif Sesungguhnya!

Jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik,

Jokowi baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang tapi alih-alih menyelamatkan ekonomi katanya kebijakan lainnya lahir malah ironis tahun 2018.

Presiden Jokowi meresmikan badan pembinaan ideologi Pancasila atau BPIP masalahnya adalah besaran gaji ketua dewan pada tahun 2018.

Sebesar 112 juta rupiah yang kala itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri terkait penunjukkan Ibu Mega di beberapa jabatan strategis.

Baca Juga: Akhirnya Terungkap! Ini Yang Diucapkan Putri Candrawati Ketika Menangis Dipelukan Ferdy Sambo Saat Rekontruksi